REGIONAL:
Suara.com - Capaian-capaian skala nasional terkait infrastruktur terus dilakukan meskipun di tengah perjalanannya tidak sedikit menemui kendala. Salah satunya mengenai permodalan.
Hal itu terjadi, karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah pulau yang sangat banyak sehingga harus ada konektivitas yang besar tapi dengan tingkat keselamatan yang tinggi.
"Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur hampir Rp 370 triliun. Tapi yang tersedia sampai 2019 hanya ada sekitar Rp 250 triliun. Atas kondisi ini, kita harus mencari cara-cara lain yang tidak membebankan," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) Djoko Sasono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB'9) dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).
Salah satunya, lanjut dia, apa yang sudah dimiliki adalah dengan melakukan shafting dari belanja barang menjadi belanja modal. Cara-cara ini sudah lazim dilakukan.
"Pola ini juga sudah sesuai arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, kita juga mendorong peran BUMN," ungkapnya.
Menurut Sekjen Kemenhub, Kementerian Perhubungan baru belajar mengenai skema-skema yang baru di KPBU di semua sektor, yakni sektor laut, darat dan udara.
"Contohnya transportasi laut, Pelabuhan Anggrek di Sulteng dan Bau-Bau di Sultra, dan lainnya. Ini cara-cara yang kita lakukan. Tidak jauh berbeda juga dengan Kementerian PUPR," katanya.
Tentunya, lanjut Sekjen Kemenhub, diharapkan kehadiran kompetensi dalam negeri menjadi hal yang utama.
"Kita mendorong industri dalam negeri terus menjadi potensi utama. Di bidang transportasi, kita berharap ada dukungan dari industri dalam negeri," jelasnya.
Menurutnya, Kemenhub melakukan efisiensi dengan terus menerus, tidak pernah berhenti.
"Kebutuhan tidak tercukupi, membuat kita untuk mencari skema-skema lain yang memang sesuai dengan peraturan yang ada," pungkasnya.
TERPOPULER
