Suara.com - Demi mendukung proses pendataan Program Satu Juta Rumah, sehingga seluruh pembangunan dapat terdata dengan baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus memantau kegiatan ini. Pemantauan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan di setiap provinsi di Indonesia.
“Kami akan terus memantau progres Program Satu Juta Rumah di daerah. Kami memiliki SNVT Penyediaan Perumahan di setiap provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Pemantauan ataupun monitoring di daerah, imbuh Khalawi, sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pendataan Program Satu Juta Rumah.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, jumlah capaian Program Satu Juta rumah pada 2015 mencapai 699.770 unit, pada 2016 meningkat menjadi 805.169 unit, dan pada 2017,meningkat lagi menjadi 904.758 unit.
Hingga 20 Agustus 2018, imbuh Khalawi, jumlah pembangunan rumah sudah mencapai angka 582.638 unit. KemenPUPR pun tetap optimistis, dalam jangka waktu 4,5 bulan ke depan, pembangunan rumah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, bisa selesai tepat waktu.
“Masih ada waktu 4,5 bulan lagi. Pembangunan rumah, kami taget selesai sekitar Oktober dan November. Kami optimistis, tahun ini jumlah pembangunan rumah di Indonesia bisa tembus satu juta rumah,” ujar Khalawi.
Agar proses monitoring di lapangan dapat terlaksana dengan baik, Khalawi minta agar Kepala SNVT PP maupun PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah dapat terjun langsung ke lapangan. Hal itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Saya minta Kepala SNVT PP dan PPK yang bertanggung jawab di daerah untuk ke lapangan. Jangan keluar kota kalau memang tidak diperlukan. Mereka juga harus membuat strategi dan minta agar kontraktor pelaksana bisa bekerja siang dan malam untuk mengejar target pembangunan rumah agar bisa selesai tepat waktu,” tandasnya.
Salah satu bentuk monitoring yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melalui e-monitoring. Dalam hal ini, SNVT PP di daerah melaporkan progres fisik dan keuangan, dengan menginput data e-monitoring tersebut.
“Kami juga minta SNVT PP untuk bisa mempersiapkan tender lelang dini yang akan dilaksanakan bulan depan. Dengan demikian, pembangunan rumah bisa dilaksanakan sejak awal tahun,” terangnya.
Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, pemerintah melalui KemenPUPR terus mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Dengan program strategis nasional tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa negara benar-benar hadir untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia.
KemenPUPR mencatat, jumlah kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia dibagi menjadi empat jenis. Pertama, dari sisi penghunian, jumlahnya sekitar 7,6 juta, kedua, dari sisi kepemilikan jumlah backlog cukup besar, yakni 11,4 juta unit.
Ketiga, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia tercatat 3,4 juta unit, dan ke empat, jumlah luas kawasan kumuh mencapai 38.431 ha (di kawasan perkotaan) dan di kawasan perdesaan jumlahnya malah lebih besar lagi, 78.384 ha.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Pencanangannya sendiri dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo, 29 April 2015, di Ungaran, Jawa Tengah.
Salah satu tujuan Program Satu Juta Rumah, selain untuk meningkatkan pasokan rumah untuk rakyat, adalah untuk mengoptimalkan peran stakeholder bidang perumahan untuk ikut membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan.
TERPOPULER
