Kemenpar Siap Rakornas III, Bahas Investasi Pariwisata Indonesia

Suara.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) siap menggelar Rakornas III, pada 26-27 September 2018, di Hotel Rafflesia Jakarta. Kali ini, Kemenpar akan secara khusus membahas investasi dan pembiayaan sektor pariwisata.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, akan mendatangkan para ahlinya. Mereka juga para decision maker di Kementerian/Lembaga (K/L) dan dari instansi yang berhubungan dengan lembaga pembiayaan.

Lembaga ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Kemudian ada juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Semuanya siap memainkan perannya, demi pariwisata Indonesia. Semuanya siap memberikan solusi, terutama kebutuhan investasi bidang pariwisata sampai 2024.

"Sampai 2024, ada kebutuhan investasi 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 KEK, dan amenitas pariwisata lainnya," sebut Arief, Kamis (20/9/2018).

Pembiayaan lain yang diperlukan adalah untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) atau 10 Bali Baru. Jika isu bunga pinjaman masih di atas 10 persen, maka hal itu memberatkan para pelaku usaha industri pariwisata.

"Dan yang tak kalah penting adalah adanya peluang untuk memberikan pembiayaan UMKM pariwisata di 10 destinasi pariwisata prioritas," tambah menpar.

Menurutnya, investasi dan pembiayaan adalah key success factor yang sangat krusial, karena hal itu merupakan faktor pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata.

Hari pertama Rakornas, Luhut didapuk sebagai sebagai keynote speaker. Dia akan memaparkan “Pariwisata sebagai Sektor Prioritas Indonesia 2019 – 2024”, sekaligus yang meresmikan Pembukaan Rakornas Pariwisata III.

Sementara itu, Thomas Lembong akan menyampaikan "Deregulasi Investasi Sektor Pariwisata Indonesia", yang dilanjutkan Anak Agung Ngurah Puspayoga, menyampaikan “Dukungan Dana Bergulir untuk UMKM Sektor Pariwisata”.

Gubernur BI akan menjelaskan “Sektor Pariwisata sebagai Pendongkrak Defisit Neraca Perdagangan Indonesia”, dan terakhir, pemaparan akan datang dari Basuki Hadimuljono, tentang “Dukungan Pengembangan Homestay di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan”.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman menambahkan, hari pertama Rakornas juga diisi berbagai diskusi panel.

Diskusi Panel I mengangkat tema “Dukungan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas”.

"Narasumbernya Kepala BPIW, Kementerian PUPR, Sekjen Kementerian Perhubungan, Sekjen Kementerian BUMN, dan Sekjen Kementerian Kominfo," sebut Dadang.

Sementara, Diskusi Panel II akan mengambil tema “Kemudahan Berusaha di Sektor Pariwisata Indonesia”. Narasumbernya nanti ada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM, Pengelola KEK Pariwisata (PT ITDC), DPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Timur, dan Staf Ahli Menko Perekonomian (OSS).

"Di hari pertama nanti juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara Menteri Pariwisata dan Direktur Utama PT Grab Indonesia," tambahnya.

Heri kedua Rakornas juga tidak kalah mentereng narasumbernya. Semuanya adalah pemegang kebijakan lembaga keuangan.

Keynote speech Rakornas III Kemenpar hari kedua diisi oleh Menko Perekonomian, dengan tema  “Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata”.

Pemaparan berikutnya akan disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait “Kebijakan Pembiayaan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas”, dilanjutkan Ketua Dewan Komisioner OJK, yang menyampaikan “Peran Serta Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendukung Usaha Pariwisata”.

"Di hari kedua ada penandatanganan MoU antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pariwisata. Selain itu, ada juga nanti penandatanganan MoU/PKS antara Kemenpar bersama perusahaan-perusahaan bidang pembiayaan," pungkas Dadang.