Suara.com - Presiden Jokowi menyinggung soal defisit keuangan yang melanda BPJS Kesehatan. Ini disampaikan Jokowi saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2018).
Untuk menutupi defisit keuangan BPJS, pemerintah telah menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 sebesar Rp 4,9 triliun. Tetapi anggaran tersebut dirasa belum cukup mengatasi masalah keuangan lembaga penyelanggara jaminan kesehatan nasional itu.
"Tapi ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden (masalah) kayak gini-gini. (Akhirnya) harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun, tapi ini masih kurang lagi," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi ada yang belum maksimal di BPJS Kesehatan. Khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Jokowi tidak ingin Dirut BPJS selalu mengatakan kekurangan dana.
"(Dirut BPJS mengatakan) 'pak masih kurang'. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun lah, kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga RS kepastian pembayaran ini jelas," jelas Jokowi.
Terkait itu, Jokowi mengaku sering memarahi Direktur Utama BPJS Fahmi Idris karena tiga tahun terakhir masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan belum dapat ditangani dengan baik.
Meski demikian, Jokowi menyadari tidak gampang mengurus ribuan rumah sakit di Indonesia. Namun, jika BPJS Kesehatan memiliki manajemen internal yang baik maka tidak akan terjadi defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati saya nggak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita nggak mudah, artinya dirut BPJS ngurus berapa ribu RS. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener ini gampang," jelas Jokowi.
Dalam pertemuan ini, Jokowi juga menyampaikan pada perwakilan Rumah Sakit yang hadir, kalau ia selalu memeriksa langsung pelayanan kesehatan setiap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.
"Saya kalau ke daerah pasti belok, saya ingin cek urusan KIS seperti apa, pelaksanaan BPJS seperti apa, urusan komplain seperti apa," katanya.
