Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan alasan pemerintah tetap impor beras meski Indonesia surplus produksi beras. Data BPS menunjukkan, pada tahun 2018 secara kumulatif produksi beras surplus 2,85 juta ton.
Kepala BPS, Suhariyanto menerangkan, surplus tersebut tidak terpusat di Bulog. Sehingga, pemerintah tidak mengatur stok surplus tersebut.
Dia melanjutkan, surplus beras itu tersebar di rantai distribusi yakni, di rumah tangga produsen (petani), konsumen, pedagang, penggilingan dan hotel.
Dari 2,85 juta ton beras, 44 persennya tersebar di petani, 3 persennya untuk rumah tangga konsumsi. Sisanya, ada di pedagang, penggilingan, hotel, dan Perum Bulog.
"Jadi surplus ini menyebar, yang bisa diambil pemerintah hanya di Bulog," ujar Suhariyanto di Kantor BPS Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Angka surplus produksi beras itu juga merupakan perhitungan secara kumulatif. Sementara jika dilihat setiap bulannya produksi beras naik-turun.
Sedangkan BPS mencatat tingkat konsumsi beras setiap bulannya cenderung stabil di angka 2,5 juta ton per bulan. Sehingga diperlukan manajemen pengelolaan stok beras yang baik untuk menutup bulan-bulan saat produksi beras defisit seperti di kuartal IV.
"Jadi perlu dicatat apakah kita perlu surplus lebih besar. Satu bulan saja, kebutuhan 2,5 juta ton konsumsi. Nah, bisa dipikirkan 2,85 juta ton surplus itu cukup atau tidak," jelas dia.
