JK: Kalau Kembali Ada Krisis Moneter, Pemerintah Tak Lagi yang Membayar

Suara.com - Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menyebut, krisis moneter pada tahun 1998 merupakan pengalaman pahit industri keuangan. Dia juga menegaskan, pemerintah tidak menginginkan krisis seperti itu kembali melanda.

Menurut Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, efek krisis moneter pada tahun 1998 masih terasa sampai pemerintahan saat ini.

Salah satu imbas krismon 1998 itu adalah, pemerintah selalu membayar bunga utang dari International Monetary Fund (IMF) yang dulu dipakai untuk mengatasi krisis.

"Tahun 1997-1998 mengalami krisis moneter dan perbankan yang akibatnya sampai sekarang masih dirasakan. Pemerintah harus slelau membayar bunga dan mencicil utang pokok. Karenanya, pemerintah berupaya mencegah krisis itu kembali,” kata JK saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Kawasaan SCBD, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Untuk menghindari krismon kembali, JK meminta kepada kalangan industri untuk berhati-hati dalam bertindak.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini melanjutkan, kekinian kondisi sudah berubah, semua kesalahan yang dilakukan industri jasa keuangan akan ditanggung sendiri oleh kalangan industri.

"Kalau pada 20 tahun yang lalu krisis dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh rakyat, karena itu pada tahun-tahun yang akan datang hal itu tidak akan lagi terjadi," tutur dia.

Pemerintah telah membentuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengarahkan industri jasa keuangan agar tak disergap krisis.

"Pelajaran lain bagaimana harus bertingkah lebih hati-hati, harus ada pengawasan yang lebih ketat. Karena itu OJK dibentuk untuk mengambil langkah-langkah yang sangat penting untuk menghindari hal-hal tersebut.”