Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku mendukung inovasi teknologi di sektor jasa keuangan (financial technology atau fintech) selama produk yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki tata kelola yang baik agar aspek perlindungan nasabah terpenuhi.
Oleh sebab itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perlu undang-undang khusus untuk mengatur perizinan usaha industri berbasis digital.
Hal tersebut lantaran rumitnya struktur perusahaan maupun pola bisnis dari industri digital.
“Kami mapping di fintech ini. Sekarang ada Gojek, Tokopedia, dan kawan-kawannya. Mereka ini sudah memperluas produk-produk yang currency, lending, mungkin nanti masuk produk-produk pasar modal. Dia bukan jasa keuangan, tapi produknya jasa keuangan," katanya dalam acara di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Menurut Wimboh, startup non jasa keuangan yang saat ini ikut menjalankan fungsi jasa keuangan perlu diatur oleh OJK yaitu terkait sektor jasa keuangannya.
“You kalau keluarkan produk perbankan, berarti you kudu dapat izin dari OJK. Ini jalan keluarnya begitu kalau yang depan ini harus kita atur dalam UU segera,” ujarnya.
Oleh sebab itu, UU khusus yang mengatur industri keuangan digital ini sangat diperlukan. Pasalnya industri digital ini akan terus melebarkan sayap bisnisnya bukan saja pembiayaan tapi kredit hingga pasar modal.
“Ke depan tentunya harus kita atur dalam undang-undang, segera. Kalau tidak dengan legal framework yang ada semakin rumit ini. Yang penting tujuannya harus melindungi hak-hak masyarakat. Nggak bisa dilupakan itu," ujarnya.
Baca Juga: OJK Minta Fintech Tak Semena-mena ke Nasabahnya Ketika Tarik Tagihan
