Suara.com - Bank Dunia menyetujui memberikan utang ke Pemerintahan Jokowi sebesar sebesar 49,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 707,8 miliar. Utang ini untuk pembiayaan kapasitas berbagai kota di Indonesia serta analisa investasi infrastruktur bagi pengembangan kota berkelanjutan melalui manajemen dan integrasi perencanaan.
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia mengatakan proyek ini akan memperbaiki hubungan antara perencanaan perkotaan dan pengembangan infrastruktur untuk membuat investasi menjadi lebih efisien dan mengurangi kerentanan terhadap bahaya terkait perubahan iklim yang rentan dialami Indonesia.
"Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastrukur lebih efektif di mana kota-kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (13/6/2019).
"Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan ke area yang berisiko lebih rendah," tambahnya.
Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota tertinggi atau kontribusi terbesar urbanisasi di dunia.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi perkotaan Indonesia bertambah sebesar hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018, setelah China dan India. Saat ini, 137 juta orang tercatat tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada. Jumlah ini diperkirakan meningkat jadi 68 persen pada 2025.
Namun, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi karena adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastuktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur.
Untuk itu, pinjaman yang merupakan bagian dari National Urban Development Project (NUDP) ini akan mendukung kota-kota dalam mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti rencana besar untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi dan lingkungan.
Selain itu, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat.
Proyek yang dibiayai oleh pinjaman ini akan memberikan dampak kepada 12,5 juta orang di 13 kota, termasuk instansi perkotaan yang mendapatkan manfaat melalui perbaikan kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan serta integrasi antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial.
Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pengembangan Nasional/Bappenas Rudy Prawiradinata menambahkan upaya untuk mendukung pemerintah kota dalam mengintegrasikan perencanaan spasial dengan investasi modal akan membantu kota-kota menjadi pendorong kesejahteraan penduduk. (Antara)
TERPOPULER
