Infografis
"Dulu pengusaha harus pergi ke setiap departemen, satu dokumen, satu departemen. Sekarang cukup satu dokumen, dalam satu waktu, jadi akan memudahkan para pengusaha," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan demikian, Susi meminta para pelaku usaha perikanan untuk jujur dan menaati regulasi, apalagi ia menemukan bahwa selama ini masih banyak data terkait ekspor yang tidak dilaporkan.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, ditemukan pelaporan ekspor yang nilainya tak sesuai dengan total volume dari produk yang diekspor.
Dengan terobosan sistem pelaporan data ekspor itu, nilai pemberitahuan ekspor barang, dan nilai sertifikat kesehatan menjadi lebih sinkron sehingga mau tak mau, pengusaha harus tertib dalam melaporkan setiap data ekspor produk perikanannya.
"Bea cukai tidak akan menerima apabila nilainya beda dengan sertifikat kesehatan," ujar Susi.
Perikanan berkelanjutan Susi juga secara getol berkampanye agar dunia menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan. Prinsip tersebut, akan memaksa setiap negara untuk menerapkan kebijakan untuk menjaga lautan dari berbagai kerusakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga berpesan agar pengusaha ikan hidup jangan lagi menerima hasil tangkapan dan menyuplai potassium ataupun bahan dinamit kepada nelayan untuk menangkap ikan.
Ia mengimbau pengusaha dan pelaku penangkapan ikan harus patuh dan tertib menjaga kelestarian untuk keberlanjutan usaha.
Selain itu, Susi juga mengimbau kepada pengusaha penangkapan untuk tidak melakukan alih muat di tengah laut atau transshipment dan penyelundupan ekspor perikanan ke luar negeri.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti dan Najwa Shihab Masuk Daftar Wanita Paling Dikagumi
Apalagi, dengan melakukan ekspor raya perikanan secara serentak di lima lokasi, KKP telah menunjukkan betapa Indonesia sangat kuat sektor perdagangan kelautannya.
