Ancaman Krisis Global, Jokowi Akan Sederhanakan Regulasi yang Menghambat

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk mengantisipasi ancaman krisis perekonomian global. Lantaran pertumbuhan ekonomi global saat ini mengalami perlambatan.

"Kita tahu semuanya pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. Oleh sebab itu, payung harus kita siapkan, kalau hujannya besar, kita nggak kehujanan. Syukur enggak ada hujan dan enggak ada gerimis," ujar Jokowi dalam Ratas Antisipasi Perkembangan Ekonomi Dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Jokowi menyebut angka-angka telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi semakin besar. Bahkan, kata dia, pelemahan nilai tukar mata uang di berbagai negara juga sudah terjadi.

"Tapi angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah mengalami perlambatan dan kemungkinan resesi akan semakin besar. Saya kira kita tahu semua depresiasi mata uang Yuan, Peso juga sudah terjadi dan tantangan itu juga harus kita antisipasi kita hadapi," ucap dia.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap jajarannnya menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang benar-benar konkrit. Sehingga, kata dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak dari resesi bisa dihindari.

"Jalan yang paling cepat adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI). Kuncinya hanya ada di situ, enggak ada yang lain," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi untuk menginventarisiasi regulasi-regulasi yang menghambat investasi.

"Regulasi-regulasi yang memperlambat. Regulasi yang membuat kita lamban itu betul-betul kita inventarisir nanti seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu," tandasnya.

Dalam ratas hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Darmin Nasution.