Ridwan Kamil Bahas Keadilan Fiskal di Depan Para Wali Kota se-Indonesia

Fabiola Febrinastri
Ridwan Kamil Bahas Keadilan Fiskal di Depan Para Wali Kota se-Indonesia
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memberikan pengayaan kepada para wali kota berbagai daerah di Indonesia dalam Mayor Caucus 2019 55th ISOCARP World Planning Congress, di Balai Kota Bogor, Jabar, Senin (9/9/2019). (Dok : Pemdaprov Jabar)

Pemberian DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah.

Suara.com - Mayor Caucus 2019, yang merupakan rangkaian "55th ISOCARP World Planning Congress", menjadi ruang bagi para wali kota se-Indonesia untuk berdiskusi soal kepemimpinannya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, hadir memberikan pengayaan kepada sekitar 28 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam paparannya, ia fokus terhadap keadilan fiskal dari pemerintah pusat.

Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, pemberiaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah, bukan jumlah penduduk.

Hal itu, kata Emil, membuat provinsi dengan jumlah kota/kabupaten yang banyak mendapat dana berlimpah, sementara pemerintah daerah dengan jumlah kota/kabupaten sedikit, mendapat kucuran dana yang juga minim.

Emil berujar, Provinsi Jawa Barat merupakan contoh daerah dengan jumlah penduduk besar dan wilayah luas yang harus dikembangkan. Menurutnya, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah otonom lebih baik berbanding lurus dengan jumlah penduduk.

"Pemerintah pusat memberi uang berbanding lurus dengan jumlah daerah. Kalau daerahnya dikit, duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat," kata Emil, di Balai Kota Bogor, Jabar, Senin (9/9/2019).

Salah satu solusi, tambah Emil, adalah pemekaran daerah. Meski begitu, usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar masih dimoratorium oleh pemerintah pusat. Maka gagasan lain yang bisa diupayakan adalah pemekaran desa atau kelurahan.

"Kalau dimekarkan, 'kan berbanding lurus dengan dana desa, dana kelurahan," tegas Emil.

Emil sendiri mendukung positif Mayor Caucus dalam Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Menurut mantan wali kota Bandung ini, ada semangat kolaborasi karena di rapat tersebut, para wali kota membahas tantangan, langkah-langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah, hingga berbagai dukungan yang diperlukan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

"Kalau Indonesia mau maju, para wali kota harus kompak. Kompaknya apa? Menyamakan yang bagus-bagus di daerahnya. Saya mengusulkan agar forum wali kota ini rutin dua bulan sekali," ujar Emil.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS