Suara.com - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor bijih nikel. Keputusan ini diambil karena ditemukan adanya lonjakan ekspor hingga tiga kali lipat dari kuota semestinya.
Jika ada pengusaha yang melanggar siap-siap kena sanksi dari pemerintah.
"Dievaluasi rapat Menko sudah diputuskan akan hold (stop), semua eksportir melanggar kita akan cabut karena menghambat nilai-nilai sumber daya alam RI," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Agus pun belum bisa memastikan bahwa ada dari kalangan pengusaha nikel yang melakukan manipulasi kuota ekspor bijih nikel.
"Pelanggaran itu kan akan dikoordinasikan dengan aparat yang telah ditentukan, kami melihat apabila ada laporan dan temuan pelanggaran kita akan cabut, tapi penentuan pelanggaran dalam koordinasi Bakamla," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, jika selama ini ekspor bijih nikel cukup merugikan negara, karena nilai tambah dari ekspor tersebut sangat kecil sehingga pemasukan negara dari devisa ekspor pun ikut kecil.
"Dimana ekspor ore ini merugikan negara, ekspor ore ini nilai tambahnya nggak ada, bayangkan kalau kita ekspor ore sekarang itu hanya 45 dolar AS, kalau diproses dan dikirim itu bisa 2000 dolar AS per metrik ton," katanya.
Bahlil menginginkan setiap Sumber Daya Alam (SDA) yang diambil dari perut bumi Indonesia harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, sebelum memberikan manfaat bagi masyarakat luar negeri.
"Bahwa seluruh SDA kita harusnya jangan di ekspor tapi kalau bisa diolah dalam negeri. Jadi tidak perlu dipertentangkan," ucapnya.
Baca Juga: Terbitkan Aturan DHE, Menkeu Paparkan Sanksi Eksportir yang Melanggar
