4 Syarat Pejabat agar Indonesia Maju versi Menkeu Sri Mulyani

Reza Gunadha | Mohammad Fadil Djailani
4 Syarat Pejabat agar Indonesia Maju versi Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Suara.com/Fadil)

Dia bukan melayani karena terpaksa, kewajiban, disuruh atasan, tapi memang hatinya senang melayani, tambahnya.

Suara.com - Saat melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru, Suryo Utomo Jumat (1/11/2019), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar para pejabat memiliki 4 syarat yang harus dimiliki agar Indonesia menjadi negara maju.

Pertama adalah pejabat harus memiliki kompetensi.“Indonesia hanya bisa maju apabila pejabat-pejabat yang ada di posisi kunci adalah mereka yang memiliki kompetensi,” kata Sri Mulyani

Adapun syarat kedua adalah, pejabat harus memiliki rasa ikhlas dan senang melayani bagi kegiatan ekonomi Indonesia.

“Dia bukan melayani karena terpaksa, kewajiban, disuruh atasan, tapi memang hatinya senang melayani,” tambahnya.

Syarat ketiga adalah, pejabat harus mampu bekerja secara cepat, efisien, dan akurat. Sedangkan syarat keempat adalah pejabat harus berkomitmen terhadap integritas.

Ramalan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini sebesar 5,05 persen.

Dia berharap pertumbuham konsumsi masyarakat dan investasi berada di level 5 persen.

"Kita tetap berharap konsumsi bertahan di atas 5 persen. Meskipun investasi kita lihat mengalami sedikit perlambatan kita juga berharap terjaga di atas 5 persen untuk investasi," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya hingga saat ini tak begitu berharap banyak dengan kinerja ekspor Indonesia yang sedang turun akibat pelemahan ekonomi global.

"Mungkin yang berat adalah eksternalnya, ekspor. Meskipun kemarin sudah menunjukkan ada perbaikan jadi kami tetap optimis jadi kuartal III bisa di atas 5 persen," ucapnya.

Dengan perkiraan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lantas memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2019 ini hanya sebesar 5,05 persen.

"Mungkin seperti BKF (Badan Kebijakan Fiskal) sampaikan di 5,05 persen. Jadi mungkin kami tetap di situ." Ucapnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS