Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta

Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi | Suara.com

Kamis, 07 November 2019 | 21:42 WIB
Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta
Suasana lokasi proyek Light Rail Transit (LRT) Cawang-Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Jakarta, masih tampak sepi dari aktivitas pekerja pada libur lebaran hari ke-4, Senin (18/6/2018). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Bank Indonesia (BI) menyerukan agar investor lokal maupun swasta ikut berperan dalam membiayai infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastruktur tak lagi menggunakan dana pemerintah ataupun digarap perusahaan-perusahaan BUMN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur.

Dengan besaran anggaran tersebut, tak bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka dari itu perlu menggandeng pihak swasta untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

"Kita engga bisa andalkan pemerintah tapi harus gandeng swasta untuk pembiayaan ini. Tadi disebutkan butuh Rp 6.000 triliun, tapi rasanya dari pemerintah ada gap, makanya peran swasta kita gerakkan," kata Rosmaya di Kempinski Hotel Indonesia, Kamis (7/11/2019).

Maka dari itu, tutur dia, peran swasta harus diprioritaskan ke depan dalam pembangunan Infrastruktur. Karena banyak infrastruktur yang bisa digarap oleh pihak swasta.

"Kita tingkatkan di berbagai pembiayaan, bukan hanya jalan tol energi macam-macam pembangunan," jelas dia.

Rosmaya pun merasa optimis jarak anggaran tersebut bisa tercapai selama investor di daerah mau bersinergi dengan pemerintah dan berjalan sendiri-sendiri.

"Beberapa pihak sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya ada project yang potensial, kan harusnya semuanya keroyokan, mana pembiayaan dan mana kompetensi SDM, kalau dikerjakan hanya ditangani satu orang yang mengerti SDM tanpa mengetahui kualitas project itu sulit, dan BI rasanya akan terus menggandeng semua pihak, ini langkah yang baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan serakah menggarap proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu dikatakan Jokowi agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk bisa menggarap proyek-proyek nasional.

Jokowi mengaku sering dapat keluhan dari kontraktor lokal, karena tak mendapat kesempatan menggarap proyek negara. Padahal Jokowi mengaku sudah meminta pada BUMN untuk memberi kesempatan bagi kontraktor lokal untuk unjuk gigi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 18:19 WIB

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 16:24 WIB

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 14:41 WIB

Terkini

Kecam Iran, 20 Negara Siap Buka Selat Hormuz

Kecam Iran, 20 Negara Siap Buka Selat Hormuz

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:34 WIB

Menteri Keuangan Batasi Pengajuan Anggaran Baru, Pangkas Anggaran Berjalan

Menteri Keuangan Batasi Pengajuan Anggaran Baru, Pangkas Anggaran Berjalan

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 22:04 WIB

Menkeu Ingin Bangkitkan Marketplace Lokal untuk Saingi Dominasi Aplikasi China

Menkeu Ingin Bangkitkan Marketplace Lokal untuk Saingi Dominasi Aplikasi China

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:43 WIB

Pulang Kampung Lebih Tenang Ikut Mudik Gratis PLN, Simak Pengalaman Pemudik!

Pulang Kampung Lebih Tenang Ikut Mudik Gratis PLN, Simak Pengalaman Pemudik!

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:41 WIB

Spesial Lebaran, BRI Hadirkan Program Cashback hingga 20% Biar Tagihan Bulanan Jadi lebih Hemat

Spesial Lebaran, BRI Hadirkan Program Cashback hingga 20% Biar Tagihan Bulanan Jadi lebih Hemat

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:27 WIB

BRI Kenalkan Cara Praktis Berbagi THR Lebaran Pakai Layanan Digital QRIS Transfer dan Emas BRImo

BRI Kenalkan Cara Praktis Berbagi THR Lebaran Pakai Layanan Digital QRIS Transfer dan Emas BRImo

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:24 WIB

5 Keuntungan Beli Emas setelah Lebaran, Investasi Cerdas agar THR Tak Langsung Habis

5 Keuntungan Beli Emas setelah Lebaran, Investasi Cerdas agar THR Tak Langsung Habis

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 17:00 WIB

Cara Tarik Tunai Saldo GoPay Tanpa Kartu di ATM BRI

Cara Tarik Tunai Saldo GoPay Tanpa Kartu di ATM BRI

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 16:36 WIB

Tambah Kenyamanan Pemudik EV, PLN Siapkan SPKLU Center di Sepanjang Trans Jawa dan Titik Strategis

Tambah Kenyamanan Pemudik EV, PLN Siapkan SPKLU Center di Sepanjang Trans Jawa dan Titik Strategis

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 15:35 WIB

Krisis Energi, Amerika Serikat Cabut Sanksi untuk Minyak Iran

Krisis Energi, Amerika Serikat Cabut Sanksi untuk Minyak Iran

Bisnis | Sabtu, 21 Maret 2026 | 15:16 WIB