Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Kamis, 07 November 2019 | 21:42 WIB
Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta
Suasana lokasi proyek Light Rail Transit (LRT) Cawang-Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Jakarta, masih tampak sepi dari aktivitas pekerja pada libur lebaran hari ke-4, Senin (18/6/2018). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Bank Indonesia (BI) menyerukan agar investor lokal maupun swasta ikut berperan dalam membiayai infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastruktur tak lagi menggunakan dana pemerintah ataupun digarap perusahaan-perusahaan BUMN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur.

Dengan besaran anggaran tersebut, tak bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka dari itu perlu menggandeng pihak swasta untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

"Kita engga bisa andalkan pemerintah tapi harus gandeng swasta untuk pembiayaan ini. Tadi disebutkan butuh Rp 6.000 triliun, tapi rasanya dari pemerintah ada gap, makanya peran swasta kita gerakkan," kata Rosmaya di Kempinski Hotel Indonesia, Kamis (7/11/2019).

Maka dari itu, tutur dia, peran swasta harus diprioritaskan ke depan dalam pembangunan Infrastruktur. Karena banyak infrastruktur yang bisa digarap oleh pihak swasta.

"Kita tingkatkan di berbagai pembiayaan, bukan hanya jalan tol energi macam-macam pembangunan," jelas dia.

Rosmaya pun merasa optimis jarak anggaran tersebut bisa tercapai selama investor di daerah mau bersinergi dengan pemerintah dan berjalan sendiri-sendiri.

"Beberapa pihak sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya ada project yang potensial, kan harusnya semuanya keroyokan, mana pembiayaan dan mana kompetensi SDM, kalau dikerjakan hanya ditangani satu orang yang mengerti SDM tanpa mengetahui kualitas project itu sulit, dan BI rasanya akan terus menggandeng semua pihak, ini langkah yang baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan serakah menggarap proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu dikatakan Jokowi agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk bisa menggarap proyek-proyek nasional.

baca juga

Jokowi mengaku sering dapat keluhan dari kontraktor lokal, karena tak mendapat kesempatan menggarap proyek negara. Padahal Jokowi mengaku sudah meminta pada BUMN untuk memberi kesempatan bagi kontraktor lokal untuk unjuk gigi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 18:19 WIB

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 16:24 WIB

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 14:41 WIB

Terkini

Kisah di Balik Reshuffle Purbaya: Ditelepon Mensesneg Saat Rapat, Tak Kembali ke Ruang Sidang

Kisah di Balik Reshuffle Purbaya: Ditelepon Mensesneg Saat Rapat, Tak Kembali ke Ruang Sidang

News | Selasa, 15 September 2026 | 06:11 WIB

Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Diperpanjang 3 Hari

Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda Diperpanjang 3 Hari

Foto | Selasa, 15 September 2026 | 06:00 WIB

20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor

20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor

News | Selasa, 15 September 2026 | 00:17 WIB

Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk

Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk

Entertainment | Selasa, 15 September 2026 | 00:04 WIB

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT Kasus HGB Bogor! Ada Fahd A Rafiq hingga Arif Sugiyanto

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT Kasus HGB Bogor! Ada Fahd A Rafiq hingga Arif Sugiyanto

News | Senin, 14 September 2026 | 23:56 WIB

Disulap 'Penyihir' Makassar, Toyota Alphard 2012 Ini Bisa 'Time Travel' ke Tahun 2026

Disulap 'Penyihir' Makassar, Toyota Alphard 2012 Ini Bisa 'Time Travel' ke Tahun 2026

Lifestyle | Senin, 14 September 2026 | 23:54 WIB

Kepala BPN Kabupaten Bogor Diamankan KPK dalam OTT, 17 Orang Diperiksa

Kepala BPN Kabupaten Bogor Diamankan KPK dalam OTT, 17 Orang Diperiksa

Jabar | Senin, 14 September 2026 | 23:42 WIB

Di Balik Penembakan 3 ASN di Muliama: Mengapa Konflik Bersenjata Papua Tak Kunjung Reda?

Di Balik Penembakan 3 ASN di Muliama: Mengapa Konflik Bersenjata Papua Tak Kunjung Reda?

News | Senin, 14 September 2026 | 22:51 WIB

Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor

Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor

News | Senin, 14 September 2026 | 22:08 WIB

KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT

KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT

Bogor | Senin, 14 September 2026 | 22:05 WIB

×