Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.535.000
IHSG 6.101,333
LQ45 598,429
Srikehati 292,525
JII 363,372
USD/IDR 17.863

Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Kamis, 07 November 2019 | 21:42 WIB
Pemerintah Butuh Rp 6.000 Triliun Bangun Infrastruktur, BI: Gandeng Swasta
Suasana lokasi proyek Light Rail Transit (LRT) Cawang-Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Jakarta, masih tampak sepi dari aktivitas pekerja pada libur lebaran hari ke-4, Senin (18/6/2018). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Bank Indonesia (BI) menyerukan agar investor lokal maupun swasta ikut berperan dalam membiayai infrastruktur. Sehingga, pembangunan infrastruktur tak lagi menggunakan dana pemerintah ataupun digarap perusahaan-perusahaan BUMN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur.

Dengan besaran anggaran tersebut, tak bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka dari itu perlu menggandeng pihak swasta untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

"Kita engga bisa andalkan pemerintah tapi harus gandeng swasta untuk pembiayaan ini. Tadi disebutkan butuh Rp 6.000 triliun, tapi rasanya dari pemerintah ada gap, makanya peran swasta kita gerakkan," kata Rosmaya di Kempinski Hotel Indonesia, Kamis (7/11/2019).

Maka dari itu, tutur dia, peran swasta harus diprioritaskan ke depan dalam pembangunan Infrastruktur. Karena banyak infrastruktur yang bisa digarap oleh pihak swasta.

"Kita tingkatkan di berbagai pembiayaan, bukan hanya jalan tol energi macam-macam pembangunan," jelas dia.

Rosmaya pun merasa optimis jarak anggaran tersebut bisa tercapai selama investor di daerah mau bersinergi dengan pemerintah dan berjalan sendiri-sendiri.

"Beberapa pihak sering berjalan sendiri-sendiri, misalnya ada project yang potensial, kan harusnya semuanya keroyokan, mana pembiayaan dan mana kompetensi SDM, kalau dikerjakan hanya ditangani satu orang yang mengerti SDM tanpa mengetahui kualitas project itu sulit, dan BI rasanya akan terus menggandeng semua pihak, ini langkah yang baik," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan serakah menggarap proyek infrastruktur pemerintah. Hal itu dikatakan Jokowi agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk bisa menggarap proyek-proyek nasional.

baca juga

Jokowi mengaku sering dapat keluhan dari kontraktor lokal, karena tak mendapat kesempatan menggarap proyek negara. Padahal Jokowi mengaku sudah meminta pada BUMN untuk memberi kesempatan bagi kontraktor lokal untuk unjuk gigi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Jokowi Minta BUMN Tak Garap Semua Proyek Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 18:19 WIB

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Presiden Jokowi Bermimpi Buat Tol Sepanjang 5.000 Km

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 16:24 WIB

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Era Industri 4.0, Kementerian PUPR Pakai Teknologi BIM Garap Infrastruktur

Bisnis | Rabu, 06 November 2019 | 14:41 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB