Suara.com - Wajar saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dengan kinerja anak buahnya, lantaran hingga saat ini harga gas untuk industri di tanah air masih terbilang cukup menguras kantong alias mahal.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan mengatakan, isu mahalnya harga gas di dalam negeri sudah sangat lama sejak tahun 2016.
Pemerintah pada waktu itu menginginkan harga gas hanya 6 dolar AS per MMBTU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Tapi hingga saat ini harga gas tidak pernah menyentuh angka 6 dolar AS per MMBTU.
"Itu kan sudah keluar Kepres di 2016 dimana diharapkan 6 dolar kan itu kan Presiden yang ngeluarin dan itu sudah tidak pernah tercapai 6 dolarnya ya kan terjadinya di 9 dolar lebih hingga 12 dolar dan sekarang mau di naikkan lagi," kata Johnny saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Kadin menilai, harga gas industri yang terlalu mahal sangat memberatkan para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki usaha dengan skala kecil. Pendapatan tidak seberapa tapi pengeluaran pengusaha besar sekali untuk sekali produksi.
"Masalahnya kalau dinaikin kan ada usaha-usaha kecilnya akan mati misalnya industri keramik. Jadi waktu itu, ya jelas Kadin berpihak untuk hal ini, kita mengajukan hal ini ke Presiden dan tanggapannya positif kan Presiden marah-marah mengenai harga gas," kata Johnny.
Wajar kalau kata Johnny banyak pengusaha-pengusaha lokal yang justru membeli gasnya dari Malaysia atau Singapura karena harga gasnya lebih murah dan lebih menguntungkan untuk usaha.
"Masalah ada begini-begini ya kita kan selalu berfikiran bahwa liat tetangga kita dong, kan sudah ada ya di Malaysia berapa di Singapura berapa jadi kalau ada yang membantah segala macem bahwa minyak kita, gas kita sudah murah comparation dengan tetangga-tentanga saja oke," katanya.
Johnny menuturkan, harga gas di level 6 dolar tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah dari berbagai Kementerian dan lembaga pendidikan, sehingga seharusnya harga gas 6 dolar tersebut sudah bisa di implentasikan.
"Jadi saya melihat disini kok sudah kajian ilmiah tidak diterapkan dinaikin lagi jadi Kadin merasa ada beberapa yang mengeluh ya kita sampaikan karena itu juga pengusaha-pengusaha kecil juga," katanya.
TERPOPULER
