Suara.com - Rapat perdana Direktur Utama PT PLN (Persero) baru, Zulkifli Zaini dengan Komisi VII DPR RI langsung tak mengenakan bagi Zulkifli. Pasalnya, para anggota dewan langsung mencecar kinerja PLN yang dinilai para anggota dewan penuh dengan tanda tanya.
Kritikan pertama datang dari Anggota Komisi VII DPR asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto.
Dalam kritikannya Mulyanto menyindir kinerja keuangan PLN yang dinilai ambrudal dengan banyak kejanggalan laporan keuangan. Dia bilang utang-utang PLN sangat banyak sekali.
"PLN itu utangnya banyak sekali ini fakta, betul begitu yah pak," kata Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama PLN, Selasa (28/1/2020).
Tak hanya soal utang, Mulyanto juga menyindir soal laporan laba yang didapat PLN, menurutnya laba bersih PLN seharusnya minus bukan justru plus.
"Terkait laba juga ini perlu dipertanyakan, kalau misalnya laba tersebut dikurangi kompensasi dan subsidi dari pemerintah hasilnya itu minus bukan plus," kata Mulyanto.
Tak hanya Mulyanto, anggota Komisi VII yang lain Falah Amru juga menyemprot jajaran direksi PLN. Falah menyoroti sejumlah proyek milik PLN yang banyak mangkrak.
"Saya ingin tahu berapa jumlah proyek milik PLN yang mangkrak, terutama soal proyek pembangkit berapa jumlahnya," kata Falah Amru.
Tak hanya soal itu, Falah Amru juga menyoroti soal kerja sama PLN dengan independent power producer (IPP) yang ia nilai justru memberatkan kinerja PLN.
"Saya juga minta penjelasan soal laporan detail kewajiban PLN kepada IPP, yang saat ini memberatkan sekali buat PLN, saya minta jawabannya diberi laporan lewat Komisi VII secara detail," katanya.
Informasi saja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.
Zulkifli nantinya akan menahkodai PLN yang posisi Direktur Utamanya sempat kosong selama hampir setahun.
"Pak Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik, siap berkeringat dan berakhlak. Sama dengan Dirut lainnya. Saya akan intens bertemu secara reguler setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas Pemerintah," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Senin (23/12/2019).
TERPOPULER
