facebook

Depan Komisi VII DPR, Bos PLN Janji Tak Ada Konflik Kepentingan

Agung Sandy Lesmana | Mohammad Fadil Djailani
Depan Komisi VII DPR, Bos PLN Janji Tak Ada Konflik Kepentingan
Suasana saat Dirut PLN Zulkifli Zaini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI. (Suara.com/M Fadil).

"Pertama PLN ke depan adalah PLN yang bekerja berdasarkan good corporate governance dan yang terpenting bahwa kami berusaha tidak memiliki conflict of interest..."

Suara.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru saja diangkat Menteri BUMN Erick Thohir, Zulkifli Zaini melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Senin (28/1/2020).

RDP ini merupakan pengalaman yang pertama bagi Zulkifli Zaini, dalam rapat yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, Zulkifli berjanji bakal memimpin PLN sesuai dengan good corporate governance dan menghilangkan potensi konflik kepentingan.

"Pertama PLN ke depan adalah PLN yang bekerja berdasarkan good corporate governance dan yang terpenting bahwa kami berusaha tidak memiliki conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Zulkifli dalam RDP tersebut.

Tak hanya soal itu, Zulkifli juga bilang dibawah nahkodanya dia juga berjanji bakal tidak melakulan pemborosan anggaran dengan cara melakukan efisiensi besar-besaran agar kinerja keuangan PLN, agar jauh lebih baik lagi.

Baca Juga: Mulai Bekerja, Panja Jiwasraya Bakal Panggil Erick hingga Eks Menteri BUMN

"Jadi kami pesankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga kinerja keuangan yang baik, rasio keuangan yang baik, EBITA yang baik dan efisien. Penting sekali PLN jadi perusahaan yang efisien," kata Zulkifli.

Menurut dia dengan efisiensi, dirinya bisa menjalankan mandat dari pemerintah dengan baik.

"Tidak ada satu perusahaan bisa melaksanakan mandat apabila keuangannya tidak baik," katanya.

Informasi saja dalam RDP kali ini akan membahas Kinerja PLN sepanjang 2019, selain itu Komisi VII juga akan meminta penjelasan PLN terkait kesiapan PLN dalam menyambut era kendaraan listrik.

Baca Juga: Jiwasraya dan Strategi Pemerintah Kelola BUMN

Komentar