Suara.com - Kalangan kampus dan akademisi diharapkan mampu terus berperan aktif dalam mencetak angkatan kerja yang berkualitas dan berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan ke depan. Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), saat mengajak kalangan akademisi untuk berkolaborasi mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.
“Kami harap, kalangan kampus dan akademisi mampu terus berperan aktif dalam mencetak angkatan kerja yang berkualitas dan berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan ke depan, " ujarnya, saat menjadi pembicara kuliah umum Webinar “Kebijakan Strategis dalam Menghadapi Dampak Pandemi di Sektor Tenaga Kerja” dengan Civitas Akademika Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (27/4/2020).
Untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang baik, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing; informasi dan pasar kerja saling terintegrasi, hubungan industrial yang harmonis dan mekanisme pengawasan yang kolaboratif.
Ida mengatakan, sebelum terjadinya pandemi Covid-19 atau dalam situasi normal, pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan, khususnya dalam mengatasi skill mismatch dan perluasan kesempatan bekerja.
Upaya-upaya itu diantaranya dengan menyelenggarakan pelatihan vokasi dan pelatihan pemagangan terstruktur bekerja sama dengan dunia industri.
“Targetnya adalah mereka yang mengikuti pelatihan ini dapat langsung dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyiapkan platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dapat menyediakan informasi terintegrasi, mulai dari lowongan pekerjaan, jenis pelatihan sampai dengan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Kemnaker juga telah memberikan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin berwirausaha.
“Harapannya, lapangan usaha yang dibentuk dapat terus berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, “ ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Berdayakan Korban PHK Jadi Pasukan Penyemprot Disinfektan
Terkait penanggulangan dampak Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan, Menaker menyatakan, pihaknya melakukan refocusing anggaran untuk diarahkan pada program yang dapat menjadi jaring pengaman sosial, maupun berupa kebijakan bagi para stakeholder bidang ketenagakerjaan.
Pertama, menjadi mitra aktif Program Kartu Pra Kerja, dengan mendata para pekerja/buruh terdampak Covid-19 untuk dapat diprioritaskan mendapat manfaat program Kartu Pra Kerja.
Kedua, memberikan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas untuk mengantisipasi pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang dirumahkan yang belum terakomodir atau gagal mendapatkan Kartu Pra Kerja.
Ketiga, program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, yang diberikan dalam bentuk bantuan sarana prasarana, serta uang perangsang kerja (UPK).
Keempat, perluasan kesempatan kerja melalui Program Tenaga Kerja Mandiri dan teknologi tepat guna (kewirausahaan), yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan insentif maksimal bagi kelompok usaha.
Ida menambahkan, pandemi Covid-19 juga menjadi momentum bagi Kemnaker untuk mengakselerasi terwujudnya Basis Data Terpadu Ketenagakerjaan (Big Data Ketenagakerjaan) melalui Sisnaker, yang dapat diandalkan untuk beragam isu ketenagakerjaan, terutama, para pekerja yang ter-PHK dan/atau dirumahkan dapat langsung dilacak oleh sistem, sehingga kebijakan yang digelontorkan bagi mereka tepat sasaran.
