REGIONAL:
Suara.com - Hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja.
Delapan platform tersebut meliputi Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
Tapi pemilihan 8 platform tersebut menjadi tanda tanya karena dinilai tak transparan dan kredibel.
"Saya kira dengan situasi sekarang pemerintah harus transparaan dan akuntabel terkait proses yang dilakukan, terbuka bagi siapapun apakah hal tersebut dilakukan atau tidak. Pemilihan platform kredibel atau tidak," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Apalagi kata Tauhid 8 platform digital tersebut diperbolehkan mengambil komisi jasa atau fee dari setiap pelatihan yang diberikan, sehingga ini menimbulkan polemik baru karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan di tengah wabah corona tetapi masih ada juga pihak yang mengambil keuntungan.
"Standar pelatihan yang menurut saya kurang pas dikatakan seperti BLT dan Bansos karna lagi-lagi masyarakat tidak menerima kalau ada pihak yang diuntungkan dalam pelatihan. Disebutkan ada fee dan sebagainya dan ini akan masuk dalam ranah audit pemerintah," ucapnya.
Untuk itu kata Tauhid program ini lebih baik ditunda saja atau merevisi kebijakan yang ada dalam Kartu Prakerja, karena dinilai tidak begitu efektif dan menghambur-hamburkan anggaran negara saja.
"Kalau pun sulit mengalami penundaan, saya kira harus ada skenario bagimana memperbaiki ini, termasuk memperbaiki dengan alasan Covid-19 kita jangan sampai melanggar regulasi yang ada, termasuk pertanggung jawaban posisi keuangan," pungkasnya.
Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.
Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.
TERPOPULER
