Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

Utang Pemerintahan Jokowi 300 Persen Lebih Banyak Dibanding Zaman SBY

Chandra Iswinarno, Mohammad Fadil Djailani

Rabu, 02 September 2020 | 19:22 WIB
Utang Pemerintahan Jokowi 300 Persen Lebih Banyak Dibanding Zaman SBY
Ilustrasi Surat Utang Negara [Shutterstock]

Suara.com - Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menyoroti jumlah utang di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditaksir meningkat lebih tinggi dibandingkan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Didik menilai penerbitan surat utang era Jokowi sudah terlampau tinggi, apalagi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300 persen dari anggaran total SBY," kata Didik dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (2/9/2020).

Melihat situasi ini, Didik menambahkan akan menjadi beban selanjutnya bagi presiden yang akan terpilih nantinya, mengingat era ini merupakan periode terakhir Jokowi menjadi orang nomer satu di Indonesia.

"(Presiden selanjutnya) harus siap-siap menerima tumpukan utang yang dibikin pada saat ini Jadi utangnya ini besar," katanya.

Utang Indonesia per Juli 2020 menyentuh angka Rp 5.434,86 triliun setelah pada Desember 2019 tercatat Rp 4.779,28 triliun. Itu artinya, dalam tujuh bulan terakhir, utang bertambah Rp655,58 triliun.

Penambahan utang yang segunung ini untuk memberi ruang bagi belanja negara. Belum lagi pagebluk corona yang melanda membuat pemerintah mencari pendanaan lain akibat minimnya setoran pajak.

Selain utang di APBN, dirinya juga menyoroti makin membengkaknya utang BUMN yang ditaksir sudah mencapai Rp 7.248 triliun, belum lagi utang yang dimiliki swasta.

"Ada juga utang di luar APBN yaitu utang BUMN, utangnya itu sekarang bertambah Rp 7.248 triliun. Utang publik ya utangnya pemerintah daerah, utangnya pemerintah pusat, utangnya BUMN," katanya.

baca juga

"Dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila ditambah dengan utang Bank BUMN, itu menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun. Kalau itu gagal bayar, yang membayar adalah APBN," pungkasnya. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soeharto Bapak Utang Luar Negeri, Penerusnya Cuma Lanjutkan Tambah Utang

Soeharto Bapak Utang Luar Negeri, Penerusnya Cuma Lanjutkan Tambah Utang

News | Rabu, 02 September 2020 | 13:17 WIB

Dari Soeharto sampai Jokowi, Siapa Bapak Utang Luar Negeri Sesungguhnya?

Dari Soeharto sampai Jokowi, Siapa Bapak Utang Luar Negeri Sesungguhnya?

News | Jum'at, 28 Agustus 2020 | 06:30 WIB

Untuk Pertama Kalinya, Utang Publik Inggris Lampaui Rp 38.810 Triliun

Untuk Pertama Kalinya, Utang Publik Inggris Lampaui Rp 38.810 Triliun

News | Jum'at, 21 Agustus 2020 | 22:05 WIB

Terkini

Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%

Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:59 WIB

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:05 WIB

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:58 WIB

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:53 WIB

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:47 WIB

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22 WIB

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:16 WIB

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:57 WIB

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

MSCI Jadi Penentu Arah IHSG, Investor Tunggu Keputusan Krusial 23 Juni

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:53 WIB