Suara.com - Pemerintah mengklaim bakal ada sinyalemen pemulihan ekonomi saat berbicara dalam forum ASEAN Plus Three.
Klaim itu diutarakan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pertemuan 23rd Asean +3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, melalui telekonferensi, Jumat (18/9/2020).
Klaim itu didasarkan pada data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 yang minus sekitar 5,32 persen, walaupun masih tumbuh positif pada triwulan pertama yaitu 3 persen.
Karenanya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 1 persen selama sisa tahun ini.
Sementara tahun 2021, Indonesia diklaim akan kembali memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif 5 persen.
“Pada awal pandemi ini, kami memulai revisi anggaran. Kami meningkatkan defisit yang dulu di bawah 3 persen menjadi sekitar 6,3 persen. Kami diizinkan oleh undang-undang untuk menambahkan defisit anggaran lebih tinggi dari 3 persen hingga tahun 2022 dan setelah itu, kami harus melakukan konsolidasi fiskal mulai tahun 2023 kami harus turun di bawah 3 persen” ungkap Wamenkeu Nazara.
Pemerintah kekinian mulai melihat sinyalemen pemulihan kegiatan ekonomi dan berharap dapat memanfaatkan momentum meskipun tetap mencermati ketidakpastian risiko masa depan.
Hal tersebut memerlukan kemampuan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, momentum reformasi struktural ke depan juga harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas konektivitas dan juga kebijakan fiskal yang harus terus fleksibel dan tetap prudent.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Paparkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN
“Dunia sedang mengalami permasalahan yang sama pada saat ini, itulah mengapa saya menyambut baik pertemuan ini dan mengingatkan pentingnya meningkatkan kerjasama kita untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan."
Sebagai informasi, hubungan kerja sama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea.
KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.
