Ketahanan dan Daya Saing Daerah Penting untuk Ditingkatkan

Suara.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia berinisiatif meluncurkan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award.

Inisiatif ini diharapkan bisa menginspirasi daerah untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan ketahanan dan memperkuat daya saing.

“Melalui penghargaan ini kami berharap pemerintah nasional selaku pembuat kebijakan, sektor usaha, para professional, maupun publik yang lebih luas, turut memperhatikan prinsip keberlanjutan. Diperlukan keseimbangan aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan tata kelola dalam membangun daerah agar memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat,” ujar Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, saat soft-launching Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award dalam sesi webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Sebagai pembuka dari rangkaian kegiatan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award, sesi webinar ini mengangkat diskursus mengenai Pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah yang belakangan ini semakin relevan dengan salah satu isu prioritas nasional, yaitu perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Hadir sebagai pembicara, Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Sonny Keraf, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Ir. Lestari Indah, MM., Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng, Program Development Manager Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Aloysius Wiratmo, Resource Mobilization Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Anggota Konsorsium Duta Petani Muda Widya Hasian, dan Peneliti KPPOD Armand Suparman.

RUU Cipta Kerja diharapkan memberi ruang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif inovasi.

Daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang berbasis potensi dan daya saingnya.

Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing daerah berkelanjutan serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antarpilar keberlanjutan (lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik), untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan.

Selama ini persepsi bahwa pembangunan yang baik adalah yang meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan, praktik keberlanjutan dirasakan sebagai beban tambahan yang menghambat investasi.

Adanya persepsi tersebut membuat praktik business-as-usual yang hanya mementingkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah terus berjalan.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2019 mencapai 102,2%. Namun, realisasi ini belum berbanding lurus dengan pemerataan investasi yang masuk ke daerah.

Hal ini memperkuat urgensi daerah untuk ‘menjemput bola’ dengan melakukan inovasi yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award diharapkan mengubah persepsi pembangunan yang baik adalah pembangunan yang meningkatkan ketahanan dan daya saing daerah.

Praktik keberlanjutan justru penting untuk memastikan adanya ketahanan daerah dan bisa mengundang investasi. Daerah diharapkan mulai mempertimbangkan Keseimbangan pilar keberlanjutan.

Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar Indeks Daya Saing Berkelanjutan yang disusun oleh KPPOD bersama Katadata dengan mengumpulkan data dan membuat ranking 416 kabupaten berdasarkan 40 indikator keberlanjutan.