Suara.com - Pansus Kawasan Berikat Nusantara DPRD DKI Jakarta ingin agar investor aman dan nyaman dalam berinvestasi. Ketua Pansus, Pandapotan Sinaga mengatakan, bahwa proyek Pelabuhan Marunda yang sempat terhenti karena ada sengketa hukum antara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) bisa segera selesai.
Ia berharap operasional Pelabuhan Marunda tetap berjalan dengan baik.
"Harapan kami, Pelabuhan Marunda ini tetap berjalan dengan baik semua, dan ini jadi, dan kita bagaimana mendudukkan kedua belah pihak supaya sama-sama ada solusi yang terbaik ya tidak saling merugikan," katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, jika polemik di Pelabuhan Marunda yang berlarut-larut ini selesai, berbagai pihak juga sama-sama akan diuntungkan, baik dari investor, pihak swasta maupun dari BUMN sendiri tidak akan dirugikan.
"Jadi investor tidak merasa rugi, karena dia kan ini untuk membuat seperti ini dia ada investasinya, jadi artinya di pihak swasta juga tidak terganggu dia punya investasinya, aman dan nyaman,” tuturnya.
Menurutnya, kedatangan ke areal itu untuk mengecek wilayah pelabuhan, termasuk perbatasan dengan wilayah yang dikuasai oleh BUMN, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), di mana Pemprov DKI memiliki 26 persen saham di perusahan milik negara itu.
“Kita sudah cek rupanya ada kanal yang memisahkan sisi darat yang dikuasai oleh KBN berdasarkan Keppres 11 Tahun 1992, dengan areal yang direklamasi untuk dijadikan pelabuhan,” ujarnya.
Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengatakan, dalam kunjungan Pansus, pihaknya menunjukkan wilayah pembangunan pelabuhan yang bukan berada di sisi darat yang dikuasai oleh KBN melainkan di wilayah perairan yang merupakan areal Negara dan telah dikonsesikan kepada KCN.
“Kita sudah buktikan, ini semua reklamasi. Kita buktikan ada batas pagar sepanjang 1700 meter dari Sungai Blencong ke Cakung Drain. Itu artinya sisi darat KBN berbatasan dengan perairan laut yang sekarang ini dibangun pier 1 sampai 3. Kita perlihatkan ke Pansus ini kondisi awal, sesuai Keppres 11 Tahun 1992 yang menunjukkan kawasan KBN. Mudah-mudahan Pansus bisa cek ke semua pihak termasuk BPN. Apakah ini wilayah KBN yang kita bangun ini sesuai Keppres atau memang lahan negara. Buat kami swasta yang membangun, siapapun yang mengakui lahan harus ada dasarnya,” jelasnya.
TERPOPULER
