alexametrics

Rokok Jadi Ranjau Nawacita Jokowi dan Maruf Amin

Iwan Supriyatna
Rokok Jadi Ranjau Nawacita Jokowi dan Maruf Amin
Ilustrasi. Dampak merokok pada keluarga. (Shutterstock)

Rokok bisa menjadi ranjau bagi Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Suara.com - Rokok bisa menjadi ranjau bagi Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Terdapat sembilan misi pembangunan. Tiga diantaranya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Rokok bisa menjadi ranjau bagi ketiganya," kata Muhadjir ditulis Sabtu (24/10/2020).

Muhadjir mengatakan dampak buruk rokok bisa membuat kualitas manusia Indonesia terganggu. Rokok juga menciptakan ketidakadilan serta perilaku merokok tidak mendukung upaya memajukan budaya bangsa.

Karena itu, Muhadjir menjamin penanggulangan rokok menjadi komitmen besar pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dia pimpin.

Baca Juga: Rupanya Gara-gara Bara Rokok Gedung Kejagung Terbakar

"Rokok mengancam manusia Indonesia pada semua usia, termasuk yang masih dalam kandungan. Banyak riset sudah menunjukkan bahaya asap rokok terhadap janin yang ada di dalam kandungan karena ibunya merokok atau menjadi perokok pasif," tuturnya.

Muhadjir mengakui memang belum ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan kenaikan harga rokok.

Namun, dia mengatakan pemerintah terus menaikkan harga rokok secara terukur diikuti dengan upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap zat adiktif tersebut.

"Pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan dari para aktivis yang peduli. Bagaimana pun masyarakat tidak bisa percaya sepenuhnya pada pemerintah tanpa ada tokoh-tokoh yang mengampanyekan bahaya rokok," tutur dia.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, dan Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T) mengumpulkan suara publik secara daring untuk mendukung pemerintah menaikkan harga rokok sejak Agustus 2020.

Baca Juga: Ahli Jelaskan Bara Rokok Tukang Bangunan Picu Gedung Kejagung Terbakar

Penjaringan suara yang dilakukan melalui portal pulihkembali.org itu menunjukkan 95 persen responden menginginkan harga rokok yang mahal. (Antara)

Komentar