Pengamat Puji Kementan dalam Mencegah Upaya Korupsi

Suara.com - Komisi Informasi Publik (KIP) menetapkan Kementan sebagai Kementerian terbaik peringkat 1 dengan nilai 97,99 dalam mengelola informasi dan komunikasi publik.

Ketetapan ini diberikan setelah melalui serangkaian proses penelitian panjang sekaligus monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pangan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Sujarwo mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian atas berbagai terobosan dalam penyelenggaraan birokrasi yang transparan serta upaya pencegahan korupsi yang sangat baik.

Langkah tersebut sukses dijalankan Kementan selama setahun terakhir, sehingga Kementerian ini dianugrahi sebagai Kementerian terbaik dalam mengelola informasi dan komunikasi publik.

Di samping itu, Kementan juga diganjar penghargaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kementerian yang memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data pengelolaan penyaluran pupuk subsidi. Terobosan ini dinilai optimal sehingga mencapai distribusi yang akurat dan efektif.

Bahkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) memberi penghargaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa paling transparan, serta penghargaan dari Menpan RB terkait sistem IQFast yang digunakan Badan Karantina Pertanian, sebagai 45 inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2020.

Menurut Sujarwo, berbagai penganugerahan tersebut menjadi bukti bahwa Kementan memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan pelayanan prima pada ketersediaan komunikasi bagi masyarakat dan para petani.

"Apresiasi yang setinggi tingginya kepada jajaran Kementan yang serius mengembangkan informasi kepada semua lapisan masyarakat, sehingga saya melihat kementan termasuk kementerian paling transparan dan relatif bersih dari berbagai tindakan melawan hukum," ujar Sujarwo, Minggu, (6/12/2020).

Lebih lanjut, Sujarwo menyampaikan dengan informasi yang tersedia secara baik, maka hal itu dapat mendorong peningkatan efektifitas monitoring pelaksanaan program Kementan dan meningkatkan partisipasi semua pihak yang terkait dengan pembangunan di sektor pertanian.

"Informasi tentang kondisi pertanian yang terbuka oleh publik akan mendorong munculnya partisipasi dan potensi kolaborasi sehingga diharapkan cepat atau lambat convergency program dengan lembaga-lembaga terkait lainnya akan semakin meningkat," katanya.

Untuk itu, Sujarwo berharap Kementan dapat terus meningkatkan kinerja diseminasi informasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat membangun partisipasi dan kolaborasi yang lebih besar bagi tranformasi pembangunan pertanian yang akseleratif, adaptif, maju, dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

"Semoga dibawah Komando pak Syahrul kementan jauh lebih baik dan menjadi Kementerian paling kuat dari berbagai pelanggaran hukum karena adanya transparansi," katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan lebih meningkatkan layanan informasi dan komunikasi antar lembaga negara serta kementerian lainnya. Langkah ini perlu dilakukan untuk mewujudkan sektor pertanian yang transparan, maju, mandiri dan moden.

"Semoga ke depan, kami bisa bekerja lebih baik dan mampu mengkomunikasikan semua program di Kementan secara lebih cepat dan efektif," katanya.