Infografis
PPG adalah program pencegahan yang KPK kembangkanuntuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
Seluruh finalis mengikuti tahapan presentasi dan penjurianbabak final pada 1–3 Desember 2020 secara daring sesuai kategori masing-masing, dimulai dari kategori pemerintah daerah pada hari pertama. Selanjutnya, kategori kementerian/lembaga dan hari ketiga untuk kategori BUMN/BUMD.
Masih dalam rangka HAKORDIA 2020, Jajaran Manajemen bank BJB menerima perwakilan dari KPK dalam rangka sinergi berbagai hal seperti peningkatan kompetensi di internal bank BJB, penyusunan aturan tentang conflict of interest, upaya untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan pencegahannya, karena dana bantuan untuk kedesa tidak hanya untuk belanja, namun bisa membuat hasil jadi sehingga dapat meningkatankan pendapatan asli desa/daerahnya tersebut.
Atas hal ini desa/daerah akandibantu oleh bank BJB tentang digitalisasi terhadap bantuantunai desa tersebut, agar lebih akuntable dan transparan serta diharapkan hal ini pun bisa menjadi menjadi pilot project untuk program smart village. Adapun perwakilan dari KPK antara lain Niken Ariati, Tri Budi Rachmanto, dan Tri Desa Adi Nurcahyo Tim Kasatgas Korsupgah Korwil V KPK yang diterima oleh seluruh jajaran Direksi bank bjb di Kantor Pusat bank BJB, Bandung (10/12/2020).
Direktur Utama bank BJB mengatakan “Sinergi antara bank BJB dan KPK diharapkan dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah programatik serta pengawasan yang sejalan dengan visi bank BJB dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan sekaligus efisien semi mendongkrak kemajuan daerah.”
Lebih lanjut Yuddy menyampaikan “Bank BJB yang memiliki salah satu misi sebagai yaitu memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, akan terus mendukung program pemerintah terutama dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak serta meminimalisir potensi korupsi yang niscaya merugikan. Kami berharap dengan semakin optimalnya serapan pajak yang diperoleh, hal tersebut akan semakin mengakselerasi laju program-program pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yuddy.
