Suara.com - Pemerintah tampaknya mulai serius membenahi benang kusut sistem logistik Tanah Air.
Berdasarkan studi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), saat ini biaya logistik Indonesia mencapai 25,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka itu jauh lebih tinggi dari Singapura atau Malaysia, yang hanya sebesar 13 persen dari PDB.
"Negara di seberang kita 13 persen, kita 25,3 persen. Masak beda hampir 10 persen, 9 koma sekian persen," kata Luhut dalam peluncuran Batam Logistic Ecosystem (BLE), Kamis (18/3/2021).
Maka dari itu, pemerintah akan menerapkan sistem National Logistic Ecosystem (NLE), di mana Batam Logistic Ecosystem menjadi salah satu pionirnya.
Sistem ini diharapkan bisa mengurai benang kusut logistik yang membuat logistik RI lebih mahal dari negara tetangga.
"Kita penginnya efisien, itu saja. Jadi ada B2B, G2G, jadi kita semua pengin Indonesia bisa bersaing dari cost," katanya.
Luhut menyatakan, adanya platform sistem logistik ini diharapkan makin membuat kepincut para investor asing untuk datang ke Indonesia.
Pemerintah secara resmi meluncurkan Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang merupakan bagian dari National Logistic Economy (NLE) di Batam, tujuan dibentuknya sistem ini demi membuat sistem logistik tanah air lebih kompetitif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLE menjadi pionir dalam penataan sistem logistik nasional. Dia berharap BLE bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
"Kita juga berharap bahwa seluruh kebijakan untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan penciptaan kerja seperti yang di amanat Undang-undang Ciptaker itu bisa diterjemahkan secara konkret dalam bentuk yang seperti ini, pembentukan BLE," kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menambahkan, sistem ini juga ingin memberikan kepastian usaha kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ini kan bagian dari mengurangi regulasi dan inefisiensi sehingga lebih mudah untuk bisa memberikan kepastian," katanya.
Tak hanya itu, sistem ini juga dialami akan menciptakan koordinasi platform yang lebih solid bagi seluruh kementerian dan lembaga, baik pemerintah pusat, daerah serta dunia usaha.
"Sehingga mereka koordinasinya jauh lebih mudah transparan dan memberi kepastian," kata Sri Mulyani.
TERPOPULER
