Infografis
"Kita juga berharap bahwa seluruh kebijakan untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan penciptaan kerja seperti yang di amanat Undang-undang Ciptaker itu bisa diterjemahkan secara konkret dalam bentuk yang seperti ini, pembentukan BLE," kata Sri Mulyani dalam acara yang sama.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menambahkan, sistem ini juga ingin memberikan kepastian usaha kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ini kan bagian dari mengurangi regulasi dan inefisiensi sehingga lebih mudah untuk bisa memberikan kepastian," katanya.
Tak hanya itu, sistem ini juga dialami akan menciptakan koordinasi platform yang lebih solid bagi seluruh kementerian dan lembaga, baik pemerintah pusat, daerah serta dunia usaha.
"Sehingga mereka koordinasinya jauh lebih mudah transparan dan memberi kepastian," kata Sri Mulyani.
Untuk diketahui, BLE ini dapat mendorong diterapkannya single entry untuk semua layanan perizinan dalam satu platform.
Platform tersebut terintegrasi dengan melibatkan regulator, seperti BP Batam, KPU Bea Cukai Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, Kantor Imigrasi Batam dan Balai Karantina Batam bertujuan untuk mempermudah integrasi laporan.
