alexametrics

Menko Airlangga Bicara Ekonomi Sirkular yang Butuh Anggaran Rp 308 Triliun

Bangun Santoso | Mohammad Fadil Djailani
Menko Airlangga Bicara Ekonomi Sirkular yang Butuh Anggaran Rp 308 Triliun
Menko Bidang Perekonomian dan Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto. (Dok: Kemenko Perekonomian)

Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling

Suara.com - Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya untuk mengembalikan kondisi ekonomi sebagaimana sebelum krisis. Namun juga ke kondisi yang jauh lebih baik (build back better).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upaya untuk memenuhi komitmen tersebut adalah dengan melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih “hijau” atau sering disebut dengan ekonomi sirkular.

Ekonomi sirkular merupakan model industri baru yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah.

“Konsep ini tentunya bukan hanya pengelolaan limbah tetapi juga selanjutnya menggunakan proses produksi dimana bahan baku dapat digunakan berulang-ulang sehingga tentu akan terjadi saving yang besar terutama untuk sumber daya alam,” kata Airlangga dalam sebuah webinar ditulis, Minggu (26/9/2021).

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno: Industri Modifikasi Otomotif Bagian Ekonomi Kreatif

Airlangga bilang transformasi menuju ekonomi sirkular menjadi penting bagi Indonesia karena akan membawa banyak dampak positif, baik bagi lingkungan serta pertumbuhan berbagai sektor pembangunan di masa depan.

Selain dapat meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia, penerapan konsep ekonomi hijau/sirkular juga dapat berpotensi menghasilkan 4,4 juta tambahan lapangan pekerjaan, dimana tiga perempatnya memberdayakan perempuan dengan kesempatan yang lebih baik pada tahun 2030.

Ekonomi sirkular akan memberi kontribusi pada upaya pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

“Di mana kita berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dan apabila ada kerjasama internasional, ini dapat ditingkatkan menjadi 41%,” jelas Menko Airlangga.

Pengarusutamaan konsep pembangunan rendah karbon telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan peta jalan pencapaian NDC Indonesia 2030.

Baca Juga: BRI Perkuat Ketahanan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekosistem Bisnis Klaster

Terdapat lima sektor yang menjadi prioritas utama dalam dua dokumen tersebut diantaranya adalah pembangunan energi berkelanjutan, pengelolaan limbah terpadu, pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, serta inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Komentar