facebook

Undang-undang Pajak Mau Disahkan, Sri Mulyani: Minggu Depan Paripurna

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Undang-undang Pajak Mau Disahkan, Sri Mulyani: Minggu Depan Paripurna
ilustrasi pajak dan Sri Mulyani (Kolase foto/Ist/Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa RUU HPP sudah disetujui di pembicaraan tingkat I bersama anggota DPR RI.

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kini berubah istilah menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) sudah disetujui di pembicaraan tingkat I bersama anggota DPR RI.

Ketika ditanya kapan RUU ini akan dibawa dalam pembicaraan tingkat II atau Paripurna, Sri Mulyani menjawab minggu depan.

"Nanti saja, paripurna-nya masih awal minggu depan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (30/9/2021).

Secara mengejutkan pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat membawa Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI siang ini.

Baca Juga: Punya Pendapatan Rp 5 Miliar, Wajib Setor Pajak ke Negara 35 Persen

Keputusan membawa RUU KUP ini ke Paripurna diketahui dari cuitan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo melalui akun twitter-nya.

"Alhamdulillah puji Tuhan! RUU KUP (menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) disetujui Komisi XI DPR RI untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Proses yang panjang, deliberatif, diskursif dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera," tulis Prastowo dikutip suara.com, Kamis (30/9/2021).

Dalam unggahannya tersebut, Yustinus juga membagikan momen foto bersama, dimana tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto bersama dengan Anggota XI DPR lainnya sedang menandatangani sebuah dokumen hasil rapat tersebut.

Dalam cuitan lainnya, Prastowo juga bilang bahwa Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah.

"Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," katanya.
 

Baca Juga: DPR Sahkan UU APBN 2022, Ini Target Indikator Makro Ekonominya

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar