Suara.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan mengkaji pembangunan bandara perairan. Saat ini, pemerintah tengah mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bandar Udara Perairan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran bandara perairan di Indonesia dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Apalagi, infrastruktur transportasi yang berkembang di negara-negara kepulauan adalah bandara perairan atau water aerodrome dan pesawat apung atau sea plane.
"Karena, Sslain mampu membuka konektivitas antar daerah, juga bermanfaat dalam menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia," ujar Budi, Jumat (15/10/2021).
Menurut Budi harus ada harmonisasi antara peraturan penerbangan dan pelayaran untuk bisa membangun bandara perairan di beberapa daerah.
"Saat ini pengaturan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum dan minimalis, dimana mengacu kepada payung regulasi penerbangan dan kebandarudaraan. Ketentuan yang ada harus dimodifikasi dan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pengoperasian bandara perairan," ucap Budi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengatakan RPP merupakan hasil kajian antara Badan Litbang Perhubungan Kemenhub dengan Universitas Gadjah Mada.
Adanya kajian ini, tutur Umar, merupakan respon dari fenomena belakangan ini yaitu meningkatnya permintaan terhadap pergerakan transportasi yang bersifat water-to-water dan water-to-land melalui penggunaan pesawat apung.
Dalam hal ini, tambah Umar, Balitbanghub telah melaksanakan uji operasi pendaratan dan lepas landas seaplane di sekitar Pulau Gili Iyang, Madura.
"lebih lanjut kita mencari daerah uji coba lainnya untuk pembangunan water base dan seaplane untuk mendukung pariwisata di kawasan mandalika lombok, kenapa? karena telah cukup infrastruktur sarana hotel, dan lainnya," kata Umar.
TERPOPULER
