Pengembang Properti Lobi Pemerintah Perpanjang Insentif Hingga 2022

Suara.com - Pemberian insentif dari pemerintah di sektor properti selama masa pandemi membuat industri bergairah. Stimulus dan insentif PPN yang digelontorkan pemerintah tersebut telah mendorong pertumbuhan permintaan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR cukup signifikan sampai kuartal III tahun ini.

Namun sayangnya, insentif PPN perumahan ini akan berakhir di akhir tahun 2021. Real Estate Indonesia (REI) pun mengusulkan agar insentif PPN perumahan tersebut dapat diperpanjang hingga tahun 2022.

Sekjen DPP REI, Amran Nukman mengungkapkan, potensi penambahan penyerapan PPN DPT mencapai Rp 2,12 triliun. Asosiasi pengusaha properti ini juga memperkirakan bahwa perpanjangan insentif akan membawa semakin banyak multiplier effect ke berbagai industri sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Kami sedang berupaya melakukan lobi-lobi. Mudah-mudahan bisa diperpanjang sampai Desember tahun depan, bukan berakhir 1 bulan lagi," kata Amran dalam webinar InfobankTalkNews, Selasa (16/11/2021).

Selain perpanjangan insentif, REI juga mengusulkan agar program pengakuan PPN DPT diperhitungkan pada tanggal transaksi pembelian. Lalu, insentif ini juga diusulkan agar berlaku bagi rumah inden dan bukan hanya ready stock saja. Asal tahu saja, fasilitas PPN DPT diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru.

Insentif diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50 peren untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar.

Dalam kesempatan yang sama,Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan, kurang lebih 195 ribu unit KPR Subsidi akan didanai di 2022. Pendanaan ini akan melalui berbagai skema seperti KPR Subsidi, FLPP, BP Tapera, dan BP2BT.

"Untuk jumlah yang didanai nanti akan ada lebih dari 200 ribu unit baik subsidi maupun non subsidi," kata Hirwandi.

Sementara itu, Bank BTN memperkirakan akan ada 51 ribu unit KPR Subsidi akan didanai pada tahun depan. Penyaluran ini juga akan melalui berbagai jalur, seperti kerja sama BP TWD AD, D2C (Direct to Consumer), kerja sama dengan agen properti dan developer, serta BP Jamsostek.

Untuk mendukung penyaluran kredit di sektor properti, ia berharap agar Penyertaan Modal Negara/PMN untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat segera terealisasi.

Penyertaan modal ini tentu akan memperkuat perseroan dalam berkontribusi mendorong perekonomian Indonesia. Menurutnya, saat ini perseroan bisa menyalurkan 250 sampai 300 ribu KPR dalam setahun. Jumlah tersebut tentunya bisa meningkat dengan penambahan modal dari pemerintah.

"Penambahan modal tersebut tentunya menjadi tambahan kekuatan bagi bank BTN, untuk meningkatkan penyaluran KPR Subsidi maupun Non-Subsidi, Syariah maupun Konvensional," pungkas Hirwandi.