facebook

KemenBUMN dan Kemenkeu Diminta Duduk Bersama Selesaikan Masalah Kebutuhan Dana Mandalika

Iwan Supriyatna
KemenBUMN dan Kemenkeu Diminta Duduk Bersama Selesaikan Masalah Kebutuhan Dana Mandalika
Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. [Dok.ANTARA/HO via ITDC/pri]

Anggota Komisi VI DPR RI , Andre Rosiade menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022.

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI , Andre Rosiade menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 yang akan diselenggarakan pada Maret 2022. Menurutnya, persiapan event internasional ini terancam tidak optimal karena kurangnya likuiditas ITDC akibat pandemi Covid 19.

Andre mengaku mendapat informasi bahwa saat ini, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100% di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika.

“Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp 400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash availability akibat Covid 19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama,” kata Andre, ditulis Rabu (15/12/2021).

Untuk itu, politisi asal Sumatera Barat ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Baca Juga: Pebalap 13 Tahun Asal Lombok Bersinar di Piala Presiden, Berharap Berlaga di Mandalika

“Terkait hal ini, sebenarnya ada solusinya yaitu dengan cara mengubah peruntukkan PMN tahun 2021 ke ITDC yang awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Tana Mori – Labuan Bajo, menjadi diperuntukkan untuk Mandalika, sebagai gantinya pada tahun 2022 holding pariwisata PT Aviata akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp 7,5 Triliun dan ITDC Rp 1 Triliun untuk Mandalika. Nah, Sebagian PMN ke ITDC di tahun 2022 ini dapat dialihkan kembali untuk Tana Mori, Labuan Bajo. Jadi, usulan ini hanya mengubah timing penggunaan saja karena Mandalika lebih urgent. Untuk itu, saya mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama. Saya pikir ini adalah langkah yang win-win solution,” jelas Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini.

Lebih lanjut, Andre menambahkan bahwa secara teknis sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/03/2021 terkait Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dibutuhkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk perubahan alokasi PMN ini.

“Kita tahu bahwa secara teknis, persetujuan Kemenkeu untuk perubahan PMN ini memakan waktu yang lama, sekitar 3 bulan. Bisa-bisa melewati race date 18-20 Maret 2022. Butuh terobosan yang kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku” Jelas Andre.

Oleh sebab itu, politisi berkacamata ini meminta langkah perubahan peruntukkan PMN ini melibatkan Kejaksaan, BPK hingga BPKP sebagai upaya untuk menjalankan good governance dan prinsip kehati-hatian.

“Perlu diingat bahwa Capex yang dibutuhkan ITDC untuk Mandalika ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit. Bukan untuk penyelenggaraan event. Untuk penyelenggaraan event, saya yakin nantinya dapat dicover dari penjualan tiket dan sponsorship,” tutup Andre Rosiade.

Baca Juga: Jalan Bypass Mandalika-Awang Disebut Dirusak Dengan Alat, Kontraktor Rugi Ratusan Juta

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar