Rokok Ilegal Akan Makin Bebas Berkeliaran Gegara Aturan Ini

Suara.com - Wacana pemerintah untuk membatasi kadar nikotin dan tar pada produk tembakau menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu kekhawatiran yang mencuat adalah potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal apabila batasan tersebut diterapkan secara terlalu ketat.

Isu tersebut mencuat dalam forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.

Sejumlah peserta yang hadir dalam forum tersebut menilai bahwa penetapan batas nikotin dan tar yang terlalu rendah dapat memicu pergeseran pasar dari produk legal ke produk ilegal. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi karena konsumen tetap mencari produk dengan karakter rasa yang mereka inginkan.

Salah satu peserta rapat dengar pendapat, Yosep, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah cukup menekan daya beli masyarakat, terlebih dengan kenaikan cukai rokok yang terus berlanjut.

"Jika produk legal dipaksa menurunkan kadar tar dan nikotin, pasar tidak akan serta merta berhenti merokok, mereka justru akan mencari rokok ilegal yang tidak patuh pada batasan kadar tersebut demi mendapatkan rasa yang mereka inginkan dengan harga lebih murah," ujar Yosep seperti dikutip, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, intervensi terhadap kandungan produk tembakau legal justru berpotensi menjadi bumerang bagi kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku.

Ia menilai jika regulasi terlalu membatasi karakteristik produk legal, maka konsumen bisa beralih ke produk ilegal yang tidak diawasi serta tidak mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, fenomena tersebut juga diprediksi memperkuat tren downtrading, yakni perpindahan konsumen ke produk dengan harga lebih murah.

Dalam forum tersebut juga muncul kekhawatiran bahwa pembatasan kadar nikotin dan tar dapat melemahkan industri rokok legal yang selama ini patuh terhadap berbagai regulasi pemerintah.

Jika kondisi tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi penerimaan negara serta stabilitas ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia.

Sejumlah pihak pun meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi dan sosial sebelum menetapkan kebijakan terkait batas maksimal kandungan nikotin dan tar pada produk tembakau.

Sementara, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenko Perekonomian, Eripson Sinaga, meminta penguatan kajian dampak ekonomi harus menjadi prioritas sebelum penetapan regulasi. Hal tersebut mencakup mitigasi bagi daerah-daerah penghasil yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap sektor tembakau.

Pemerintah diharapkan mampu membuat strategi transformasi yang tidak mematikan mata pencaharian warga, sehingga perlu adanya pendampingan dan inovasi bagi keberlanjutan industri yang lebih rendah risiko. Dia turut menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang berimbang demi menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Tujuan perlindungan kesehatan masyarakat tetap tercapai, namun pada saat yang sama ketahanan ekonomi, keberlanjutan industri padat karya, serta kesejahteraan petani dan pekerja juga tetap terjaga," pungkasnya.