Suara.com - Pemerintah diminta segera bergerak demi menekan harga pupuk mahal di pasaran dengan melakukan intervensi salah satunya dengan menekan komponen biaya produksi pupuk.
"Produksi pupuk ini bahan bakunya ada namanya gas, gas sendiri yang namanya pemerintah itu masih memberikan patokan harga pasar internasional pada hari ini. Sebetulnya untuk subsidi masyarakat miskin, logikanya kalau ini dari negara untuk rakyat kan harganya dibikin harga khusus," ungkap Firman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Gas sebagai bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi pupuk, sehingga, pemerintah dapat menetapkan harga gas secara khusus kepada produsen yang digunakan untuk memproduksi pupuk subsidi.
Terlepas dari itu, adanya permintaan yang tinggi bahan baku pupuk di seluruh dunia setelah ekonomi global mulai pulih secara perlahan, mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku pupuk seperti KCL dan juga fosfat.
Firman mengatakan saat ini terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersil atau nonsubsidi.
Hal ini menjadi kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan penyelewengan stok pupuk bersubsidi yang dijual sebagai pupuk komersil.
Ia mengaku kerap mendapatkan laporan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penyelewengan itu, biasa terjadi dari Lini 3 atau level distributor hingga penyaluran kepada petani.
"Tata kelola ini yang dari Lini 3 ke bawah harus ditata ulang, dibenahi, data itu harus valid. Kalau saya lihat perusahaan pupuk besar itu tidak berani main-main di situ, kalau mau manipulasi tidak berani apalagi BUMN besar tidak berani. Tapi setelah sampai di Lini 3 itu ada yang main-main, itu yang tertangkap itu mainannya di tingkat bawah," kata Firman dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan Pupuk Lewat Program Retail Management
