Kebijakan Menahan Harga Pertalite Dinilai Positif untuk Kendalikan Inflasi di Tengah Melambungnya Harga Pangan

Chandra Iswinarno

Sabtu, 12 Maret 2022 | 17:12 WIB
Kebijakan Menahan Harga Pertalite Dinilai Positif untuk Kendalikan Inflasi di Tengah Melambungnya Harga Pangan
Pengendara sepeda motor mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di SPBU Cikini Raya, Jakarta, Senin (16/11/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang diputuskan pemerintah dinilai tepat pada masa seperti sekarang ini.

Sebab, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi daya beli masyarakat di tengah melambungnya sejumlah harga pangan dalam beberapa waktu belakangan.

“Untuk mengendalikan inflasi, ya dengan tidak menaikkan harga Pertalite ini. Hanya saja Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah karena Pertalite bukan BBM penugasan,” kata Pengamat ekonomi yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Bhima kepada Antara di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Bhima juga mengatakan, langkah pemerintah juga perlu diapresiasi karena BBM jenis Pertalite konsumsinya lebih dari 50 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Menurutnya untuk BBM jenis nonsubsidi seperti Pertalite tinggal alokasikan saja dana kompensasi melalui skema APBN. Dana kompensasi itu bisa diperoleh dari windfall atau keuntungan booming-nya harga komoditas.

Ia juga menambahkan, hingga sejauh ini berdasarkan kajiannya, saat harga minyak mentah mencapai di atas 127 dolar AS per barel bakal ada tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 192 triliun.

“Pendapatan (negara) kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Pertalite. Bahkan Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar,” kata dia.

Meski begitu, jika pemerintah merasa sulit menambal selisih harga keekonomian dan jual BBM, bisa dilakukan dengan realokasi dari dana infrastruktur.

“Antara pembangunan IKN (ibu kota negara) dan jaga stabilitas harga di masyarakat pastinya lebih prioritas jaga stabilitas harga kan,” ujarnya.

baca juga

Bhima mengemukakan, saat ini harga keekonomian Pertalite diperkirakan di atas Rp 11.500 per liternya.

Jika dijual pada kisaran Rp 7.650 per liter, Pertamina harus menanggung selisih Rp 3.850 per liternya.

Kendati harga minyak dunia terus mengalami kenaikan, BBM jenis Pertalite yang mayoritas dikonsumsi masyarakat memang masih dijual dengan harga lama.

Pertamina selaku badan usaha hanya menaikan harga tiga BBM jenis yakni Pertamina Turbo, Pertadex dan Dexlite pada pekan lalu. Langkah tersebut sebagai respons terjadinya lonjakan harga minyak dunia yang pada akhir pekan ini mencapai 109 dolar per barel, setelah sempat melonjak hingga 126 dolar AS per barel. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Pertalite Tetap, Pertamina Harus Dapat Tambahan Dana Kompensasi

Harga Pertalite Tetap, Pertamina Harus Dapat Tambahan Dana Kompensasi

Bisnis | Sabtu, 12 Maret 2022 | 16:50 WIB

Harga Pertalite Dipertahankan Dinilai Tepat Dalam Jangka Pendek

Harga Pertalite Dipertahankan Dinilai Tepat Dalam Jangka Pendek

Bisnis | Jum'at, 11 Maret 2022 | 10:06 WIB

Paling Banyak Dikonsumsi, Pasokan Pertalite Harus Dijaga

Paling Banyak Dikonsumsi, Pasokan Pertalite Harus Dijaga

Bisnis | Kamis, 10 Maret 2022 | 10:07 WIB

Pertamina Diingatkan untuk Jaga Pasokan Pertalite

Pertamina Diingatkan untuk Jaga Pasokan Pertalite

Otomotif | Kamis, 10 Maret 2022 | 01:13 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×