SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Said Didu Sebut Pemerintah jadi Korban Janji Surga Investor Asing

Minggu, 13 Maret 2022 | 13:54 WIB
SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Said Didu Sebut Pemerintah jadi Korban Janji Surga Investor Asing
Ilustrasi Tugu Titik Nol di IKN Nusantara, Kaltim. [Dok. Kementerian PUPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Mundur dari Proyek IKN

SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Softbank akan berinvestasi sebesar USD100 miliar di proyek IKN.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan mundurnya group raksasa asal Jepang tersebut dikarenakan memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi.

"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor dibalik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," kata Bhima kepada suara.com, Minggu (13/1/2022).

Apalagi menurut Bhima ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," katanya.

Selain itu faktor perang di Ukraina menambah deretan ketidakpastian global. Investor juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.

Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggu nya rantai pasok global.

Baca Juga: Usai Dilantik, Jokowi Ajak Bambang-Dhony Terbang ke Titik Nol IKN di Sepaku Penajam Paser Utara

"Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI