Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem direksi-direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.
Perintah ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo.
Presiden kemudian menilai tantiem itu sebagai akal-akalan pimpinan BUMN.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," kata Presiden.
"Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!" ujar Presiden.
Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.
"Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN, red.)," kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.
Baca Juga: Prabowo: Keuntungan BUMN Jangan Akal-akalan
Presiden Prabowo kemudian menjelaskan dalam dunia bisnis, suatu usaha disebut berhasil manakala memiliki return on asset sekitar 12 persen.
"Katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," kata Presiden.
Oleh karena itu, demi merevitalisasi BUMN-BUMN dan menggenjot kinerjanya agar mampu mencetak keuntungan, Presiden Prabowo menyebut telah memerintahkan Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN.
"Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya, pengelolaannya secara, tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," sambung Presiden.
