REGIONAL:
Suara.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melakukan penandatangan Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Ombudsman RI. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan zakat nasional. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad, MA dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dengan didampingi para pejabat terkait di Kantor Baznas, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu, (6/4/2022).
Noor Achmad menjelaskan, tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga, memastikan pelayanan dan pengelolaan zakat oleh Baznas telah objektif, aman syari, dan aman regulasi. Kerja sama ini dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kami ingin semua pegawai-pegawai kami memahami betul bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk publik dan ada yang mengawasi. Sehingga mereka tidak akan seenaknya," tutur Noor Achmad.
Baznas merupakan lembaga publik yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pengawasan oleh Ombudsman sangat diperlukan demi transparansi dan objektifitas.
"Apalagi, Baznas sekarang menjadi lembaga yang cukup besar di seluruh Indonesia. Apa yang kami lakukan belum tentu benar, sehingga perlu ada yang mengingatkan. Maka dari itu salah satu poin yang dikerjasamakan adalah Ombudsman akan mengingatkan manakala Baznas salah melakukan pelayanan," terangnya.
Melalui kerja sama ini, Ombudsman berperan untuk mengawasi pelayanan serta pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas.
"Dengan adanya kerjasama bersama Ombudsman ini, masyarakat akan tenang, dan akan mantap baik itu muzaki, mustahik pun masyarakat umumnya," imbuhnya.
Sementara itu, Mokhammad Najih mengapresiasi mengapresiasi kerja sama penandatanganan MoU yang terjalin antara pihaknya bersama Baznas.
Najih menyebut, sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, maka Baznas menupakan pilihan tepat untuk menjadi mitra dalam mendorang pengelolaan zakat di Tanah Air.
Melaluli keja sama dengan Baznas, Ombudsman menanuh harapan besar untuk terus bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan zakat di Indonesia.
"Sebagai lembaga pemerintah nanstruktural, reputasi dan kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat tak perlu diragukan lagi. Maka tak perlu diragukan lagi, jika ingin membantu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Baznas adalah pilihan yang tepat," ujarnya.
Adapun kerja sama ini, nantinya akan ditindaklanjuti oleh perwakilan Ombudsman dan Baznas di masing-masing daerah.
"Untuk kelanjutannya akan dilakukan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerja Sama), untuk kemudian perwakilan di daerah bisa follow-up kerja sama ini," ujarnya.
Disinggung perihal daerah mana yang terlebih dahulu akan didorong untuk menindaklanjuti kerja sama ini?
"Kami harapkan serentak di 34 provinsi apalagi ini ada momen ramadan. Ada pengelolaan zakat, jadi bisa saling memantau. Iya insyaallah ditargetkan di bulan ini,"pungkasnya.
TERPOPULER