Soal Pelarangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Pengusaha Jangan Melawan

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi rencana pemerintah yang melakukan pelarangan ekspor produk refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS).

Bahlil mengatakan atas keputusan ini para pengusaha untuk tidak melawan pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh pengusaha minyak kelapa sawit.

"Kalau sudah untung banyak jangan ambil bagian rakyat kecil, ada harga minimum kita kasih DMO kita kasih, masih melawan ya kita tutup ekspor sementara," ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).

Secara tegas Bahlil mengatakan bahwa bahwa negara ini diatur untuk kepentingan rakyat banyak, sehingga para pengusaha agar ikut juga aturan main yang dilakukan pemerintah.

"Jadi supaya pengusaha tahu diri negara ini ada yang mengatur jangan seolah-olah gak ada yang ngatur untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai eksportir bahan baku minyak goreng tapi kurang bahan baku," katanya.

Menurut dia pilihan pemerintah untuk menyetop sementara ekspor minyak goreng ini merupakan pilihan terbaik yang dipilih saat ini.

"Ini gak terjadi kalau gotong royong diprioritaskan dalam negeri tapi kalau sebagian usaha gak mau ikuti saran pemerintah maka pemerintah punya cara mengehentikan pengusaha," tegas Bahlil.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan ekspor sementara minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pelarangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu: 1511.90.36; 1511.90.37 dan 1511.90.39. Adapun untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa malam (26/4/2022).

Kebijakan larangan ekspor tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya.

Larangan ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.

Sebelumnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14.000,00 ribu per liter.

Menko Airlangga mengatakan bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai dan Polri melalui Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idulfitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas Menko Airlangga.