facebook

Setelah G20, Kemnaker Kumpulkan Ide-ide untuk Wujudkan Pembangunan Dunia Ketenagakerjaan

Fabiola Febrinastri
Setelah G20, Kemnaker Kumpulkan Ide-ide untuk Wujudkan Pembangunan Dunia Ketenagakerjaan
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi. (Dok: Kemnaker)

Eksklusivitas juga datang seiring dengan digitalisasi.

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan menindaklanjuti pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting), dengan mengumpulkan ide-ide sebagai langkah konkret mewujudkan pembangunan dunia ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi.

"Ide-ide yang dihasilkan diharapkan dapat dikristalisasi menjadi suatu rekomendasi penting dalam forum diskusi inti G20, yang merupakan bentuk sharing pengalaman. Melalui langkah ini, kita dapat lebih berperan konstruktif dalam pembangunan dunia ketenagakerjaan di level global," katanya, dalam Seminar Nasional bertajuk Improving Employment Conditions to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Ketenagakerjaan untuk Pulih Bersama) di Yogyakarta, Jumat (13/5/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, pembangunan ketenagakerjaan dalam era pandemi Covid-19 ini telah menunjukan sejumlah perbaikan selama Februari 2021 hingga Februari 2022. Namun begitu, saat ini juga terjadi gejala-gejala eksklusivitas dalam pasar tenaga kerja Indonesia.

"Eksklusivitas juga datang seiring dengan digitalisasi, yaitu adanya kesenjangan digital (digital divide)," katanya.

Baca Juga: 1.686 Perusahaan Dilaporkan Bermasalah Soal Pembayaran THR

Untuk mengantisipasi tantangan eksklusivitas pasar tenaga kerja Indonesia tersebut, Anwar memandang tema EWG G20 bidang ketenagakerjaan yang diturunkan dalam 4 isu prioritas sangat tepat.

Keempat isu prioritas tersebut, pertama, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Keempat, perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespons dunia kerja yang terus berubah.

"Saya memandang keempat isu sangat berkaitan satu sama lain untuk menghadirkan pasar kerja inklusif dan afirmatif di era digitalisasi. Hal ini berarti, reformasi pasar tenaga kerja Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan holistik dan komprehensif, dan bersifat multidisiplin," pungkasnya.

Baca Juga: Kemnaker Siap Tindaklanjuti 5.680 Laporan yang Masuk ke Posko THR

Komentar