Suara.com - Pemerintah diminta segera merespons usaha Pertashop yang mati suri akibat ditinggalkan pembeli yang lebih memilih BBM murah lantaran perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite yang cukup besar.
Saat ini, selisih harga Pertamax dengan Pertalite sekitar Rp5.000 per liter berdampak terhadap bisnis Pertashop sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil yang menyediakan BBM nonsubsidi dan produk lain dari Pertamina di daerah yang jauh dari SPBU.
"Masalah Pertashop ini sangat serius. Tolong pemerintah merespons cepat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Ia mengatakan, banyak masyarakat kecil yang membuka usaha Pertashop dengan pinjam uang. Kenaikan harga Pertamax sangat berpengaruh bagi Pertashop karena pelanggan memilih beli Pertalite di SPBU. Sementara, pinjaman mereka harus dilunasi.
Mengutip penawaran kemitraan Pertamina, modal usaha untuk membangun Pertashop mulai dari Rp250 juta hingga Rp500 juta.
"Karena mati suri tidak mampu lagi membayar, akhirnya kredit macet, Pertashop disita oleh bank. Kami sangat prihatin karena mereka adalah orang-orang kurang mampu yang meminjam uang dari bank untuk membangun itu," kata Hendrik.
Politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut mengaku sering ditanya oleh pengusaha Pertashop mengenai kapan harga Pertalite naik dan apakah harga Pertamax akan kembali naik.
Ia sendiri mengaku tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lantaran kewenangan mengubah harga BBM ada di tangan pemerintah.
Hendrik melaporkan bahwa Asosiasi Paguyuban Pertashop akan melakukan unjuk rasa ke Kementerian BUMN untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah yang memprioritaskan pembangunan Pertashop di berbagai daerah.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa konsumsi Pertamax anjlok hingga 20 persen akibat konsumen BBM nonsubsidi beralih membeli BBM bersubsidi. Saat ini, harga jual Pertamax Rp12.500 per liter, sedangkan harga jual Pertalite Rp7.650 per liter.
Sampai 31 Mei 2022, angka konsumsi Pertalite telah mencapai 50,74 persen atau sebanyak 11,69 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan APBN sebesar 23,04 juta kiloliter. Pemerintah mengambil langkah penambahan kuota Pertalite agar kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri bisa terpenuhi hingga akhir tahun ini.
TERPOPULER
