Suara.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan izin pendirian ritel modern, Indomaret dan Alfamart di Padang, Sumatera Barat. Alasan tidak ada Indomaret dan Alfamart adalah untuk melindungi UMKM dan pengusaha lokal. Pemerintah setempat juga mendukung warga lokal menyediakan barang kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan ritel-ritel modern.
"Kami konsisten dengan kebijakan itu karena ini merupakan sesuatu yang positif untuk Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, seperti dilansir dari Suara Sumbar, jaringan Suara.com.
Menurut dia, larangan adanya perusahaan retail raksasa beroperasi di Sumbar disambut dengan baik oleh banyak kalangan di luar Sumbar.
"Sebenarnya kalau mau buat usaha retail di Sumbar, peluangnya besar karena Indomaret dan Alfamart tidak ada," imbuh dia. Audy memastikan, kebijakan pelarangan itu bukan berarti Sumbar menutup diri dari investasi luar. Namun, memberikan peluang bagi pelaku usaha retail lokal berkembang.
Menurutnya, kunci keberhasilan usaha retail adalah dikelola dengan baik mulai dari operasional, sumber daya manusia dan lainnya.
"Semua harus punya standar operasional prosedur yang baik dan terstandar," katanya lagi. Jika pengelolaan usaha retail tidak baik maka akan sulit berkembang dan bertahan. Apalagi di era digital saat ini, semua bisa dikelola lewat teknologi informasi mulai dari stok barang hingga laporan keuangan.
Termasuk di dalamnya soal pelayanan harus bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen. Semua orang bisa membuka usaha sehingga tidak ada monopoli dan kunci memenangi persaingan ada di pelayanan.
Dia juga berpesan agar pelaku usaha retail memberi ruang bagi produk UKM lokal dengan membuatkan pojok khusus UMKM yang bisa terlihat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Nagari Minang Sakato Nasirman Chan selaku pengelola Nagari Mart menyampaikan, kehadiran Nagari Mart merupakan upaya memudahkan masyarakat yang ada di nagari memenuhi kebutuhan belanja harian.
Baca Juga: Siswi SMP di Padang Tewas Tabrakan, Pengendara Roda Empat Kabur
"Jadi tidak perlu harus ke kota lagi dalam pengelolaan dan kerja sama menerapkan sistem koperasi," katanya. Saat ini, katanya, ada sekitar 1.000 nagari di Sumbar dan jika 10 persen saja siap bekerja sama mendirikan Nagari Mart itu sudah luar biasa.
Disampaikan oleh Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh, diperkirakan ada 600 ribu pelaku UKM di Sumbar. Melalui dukungan pemerintah, diharapkan, Sumbar memiliki 10 persen wirausaha dari total jumlah penduduk.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
