Suara.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar rapat pimpinan Nasional di Semarang 27-28 Juni 2022. Satu diantara hasil Rapimnas, APTI menyatakan mendukung pemimpin pro petani tembakau untuk memimpin Indonesia pada 2024 mendatang.
Ketua Umum APTI Agus Parmuji menyatakan, kesepakatan itu diambil karena peran pemimpin sangat besar dalam penentuan nasib enam juta petani tembakau di 15 provinsi.
"Hanya pemimpin yang mengerti permasalahan tembakau yang dapat melindungi dan memperjuangkan petani dalam regulasi dan kebijakannya," katanya.
Agus memberi contoh bagaimana sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sepak terjangnya sangat dirasakan petani tembakau Jateng.
"Kami di Jawa Tengah, sudah merasakan betul efek dari kepemimpinan yang ngayomi petani tembakau. Pak Ganjar, sejak pertama kali menjabat gubernur, selalu mau turun saat wiwit tandur hingga nanti panen," ungkapnya.
Selain sebagai bentuk perhatian, hal itu merupakan dukungan dan suntikan semangat kepada para petani di sentra-sentra penghasil tembakau di Jateng. Lain dari hal itu, Ganjar menurut Agus juga konsen agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) benar-benar dirasa manfaatnya oleh petani tembakau.
"Maka dari itu, sejak awal menjabat, kami nobatkan beliau sebagai Senopati Tembakau Jawa Tengah, sampai saat ini," ungkapnya.
Kebijakan itu menurut Agus banyak menguntungkan petani tembakau Jateng. DBHCHT yang dikembalikan ke petani, digunakan lagi untuk dapat meningkatkan kualitas panenan. Bentuknya seperti sarana prasarana dasar di antaranya pupuk, alat rajang dan kendaraan roda tiga. Hal itu akan mengatrol harga daun tembakau.
Apa yang dirasakan petani tembakau di Jateng, rupanya membikin iri petani-petani tembakau lain di luar Jawa Tengah. Menurutnya, hal inilah yang mengemuka di Rapimnas APTI 2022, dan diikrarkan oleh pengurus dari 15 provinsi penghasil tembakau.
Baca Juga: Akademisi: Industri Hasil Tembakau RI Butuh Kebijakan Regulasi Terintegrasi
Oleh karena itu, APTI mendorong pemimpin seperti Ganjar lah yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia.
"Watak satriya ketika sudah berkomitmen dan kepeduliannya, ketika bisa didorong ke istana, nantinya kami yakin terkait kebijakan (tembakau) masih akan meminta masukan (dari petani) serta akan lebih luas efeknya dan mengayomi," pungkas Agus.
Selain soal kepemimpinan Nasional, Rapimnas APTI juga menelurkan lima rekomendasi.
Lima rekomendasi itu, pertama mendorong pemerintah RI mempercepat pengaturan impor tembakau. Kedua, meminta pemerintah RI menerbitkan perlindungan tata niaga nasional. Ketiga mendorong peningkatan kualitas bahan baku, melalui pengembalian DBHCHT minimal 50 persen ke daerah. Keempat, petani tembakau menolak revisi PP 109/2012. Kelima, menolak kenaikan cukai tembakau.
