Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.535.000
IHSG 6.101,333
LQ45 598,429
Srikehati 292,525
JII 363,372
USD/IDR 17.863

Pinjaman Luar Negeri Indonesia Naik Tipis untuk Mendukung Proyek Strategis

M Nurhadi

Jum'at, 15 Juli 2022 | 15:55 WIB
Pinjaman Luar Negeri Indonesia Naik Tipis untuk Mendukung Proyek Strategis
Dokumentasi petugas menata tumpukan uang dolar AS di Pusat Uang Tunai Bank. [ANTARA FOTO]

Suara.com - Utang luar negeri Indonesia hingga Mei tahun ini sebesar 406,3 miliar dolar AS atau mengalami penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 410,1 miliar dolar AS.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, utang luar negeri Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Ia menjelaskan, utang luar negeri pemerintah pada Mei 2022 sebesar 188,2 miliar dolar AS menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 190,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 7,3 persen (yoy).

"Tren penurunan utang terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor nonresiden," kata dia.

Untuk pinjaman luar negeri mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas.

Penarikan utang luar negeri dalam periode Mei 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan utang luar negeri Pemerintah ini untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Mei 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencakup 24,5 persen dari total dan sektor jasa pendidikan 16,5 persen.

Selain itu, utang untuk prioritas sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,1 persen, sektor konstruksi 14,3 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,8 persen.

baca juga

Posisi utang luar negeri Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total.

Erwin juga memaparkan utang luar negeri swasta pada Mei 2022 yang tercatat 209,4 miliar dolar AS, mengalami penurunan dari posisi April 2022 sebesar 210,9 miliar dolar AS.

Secara tahunan, menurut dia, utang luar negeri swasta terkontraksi 0,7 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan tersebut dikontribusikan oleh utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8 persen (yoy).

"Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo," kata Erwin, dikutip dari Antara.

Sementara utang luar negeri lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh sebesar 0,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).

Berdasarkan sektor, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total.

"Utang luar negeri tersebut tetap didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,4 persen terhadap total utang luar negeri swasta," pungkas Erwin.

Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan terkendali dengan rasio mencapai 32,3 persen terhadap PDB atau menurun dibandingkan posisi April 2022 sebesar 32,6 persen.

Untuk menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 406,3 Miliar Pada Mei 2022

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 406,3 Miliar Pada Mei 2022

Bisnis | Jum'at, 15 Juli 2022 | 13:39 WIB

Wow! BI Sebut Utang Indonesia di Luar Negeri Sebesar 406,4 Dolar AS atau Turun 3,8 Miliar Dolar AS, Ini Penyebabnya

Wow! BI Sebut Utang Indonesia di Luar Negeri Sebesar 406,4 Dolar AS atau Turun 3,8 Miliar Dolar AS, Ini Penyebabnya

Surakarta | Jum'at, 15 Juli 2022 | 11:41 WIB

Bangkitkan UMKM dari Pandemi, Pemprov DKI Berikan Pelatihan Melalui Jakpreneur

Bangkitkan UMKM dari Pandemi, Pemprov DKI Berikan Pelatihan Melalui Jakpreneur

News | Kamis, 30 Juni 2022 | 09:36 WIB

KPK Ancam Pidana Kepada Pihak yang Coba Pengaruhi Saksi agar Tidak Jujur Saat Diperiksa dalam Kasus Suap Dana PEN

KPK Ancam Pidana Kepada Pihak yang Coba Pengaruhi Saksi agar Tidak Jujur Saat Diperiksa dalam Kasus Suap Dana PEN

News | Selasa, 28 Juni 2022 | 15:09 WIB

Adik Bupati Muna Resmi Jadi Tahanan KPK, Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Selama 20 Hari Pertama

Adik Bupati Muna Resmi Jadi Tahanan KPK, Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Selama 20 Hari Pertama

News | Senin, 27 Juni 2022 | 17:11 WIB

KPK Periksa Adik Bupati Muna Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana PEN, Apakah Akan Langsung Ditahan ?

KPK Periksa Adik Bupati Muna Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana PEN, Apakah Akan Langsung Ditahan ?

News | Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB

Terkini

Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing

Kabar Baik dari MSCI! Indonesia Tetap Emerging Market, OJK Bidik Lebih Banyak Investor Asing

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 07:20 WIB

Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market

Tak Turun Kasta, MSCI Tetap Pertahankan Pasar Saham RI di Emerging Market

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 06:08 WIB

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 20:10 WIB

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:33 WIB

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:00 WIB

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:15 WIB

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:13 WIB

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:07 WIB

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:55 WIB

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:45 WIB