“Aktivitas tambang Adaro telah menggusur warga Wonorejo di daerah tersebut. Warga di sini biasa diintimidasi aparat keamanan jika tidak mau menjual tanahnya. Fakta-fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mengaudit Adaro, mengevaluasi total praktik tambangnya, dan menuntut tanggung jawab lingkungannya. Kami mendorong semua pihak mengawal proses perpanjangan perizinan industri ekstraktif ini yang berdampak langsung ke masyarakat di tapak,” tegas Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Forum Lingkungan Hidup Indonesia.
Surutnya Pendanaan Batubara, Pemerintah Harus Evaluasi Total Perpanjangan Perusahaan PKP2B
Iwan Supriyatna Suara.Com
Sabtu, 16 Juli 2022 | 15:29 WIB

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Viral Skripsi Mahasiswa UPN Veteran Jatim Bahas Korupsi Bansos Juliari Batubara
13 Juli 2022 | 15:35 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI