Suara.com - Mahalnya harga energi global membuat pemerintah harus menombok besar anggaran subsidi. Pada tahun ini saja anggaran subsidi dan kompensasi meningkat menjadi Rp520 triliun dari sebelumnya Rp443 triliun yang sebagian besar digunakan untuk sektor energi.
Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan demi menjaga daya beli masyarakat pemerintah tetap mempertahankan harga jual energi domestik meskipun dengan konsekuensi naiknya belanja subsidi energi dan kompensasi.
Menurut dia APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam kenaikan tekanan harga komoditas global.
"Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk,” kata Febrio dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Oleh karena itu, menurut Febrio, kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat.
“Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional sehingga akan menciptakan kesempatan kerja baru. Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi," kata Febrio.
Asal tahu saja pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp520 triliun untuk tahun 2022 dari sebelumnya Rp443 triliun.
Pengajuan tambahan ini adalah konsekuensi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga energi dunia naik tinggi.
Baca Juga: Negara Dengan Subsidi Minyak Terbesar di Dunia, Ternyata Bukan Indonesia
Per Mei 2022 pemerintah mencatat sudah menggelontorkan anggaran subsidi sebesar Rp75,3 triliun, anggaran subdisi membengkak cukup tinggi karena kenaikan harga energi dunia yang terus melambung sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari 2022 lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juni 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,61 persen, sementara untuk tahun kalender sudah mencapai 3,19 persen. Sehingga secara tahunan atau year on year (yoy) laju inflasi sudah mencapai 4,35 persen.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa laju inflasi tahunan yang sebesar 4,35 persen ini merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir.
"Inflasi year on year 4,35 persen ini merupakan inflasi yang tertinggi sejak Juni 2017, di mana inflasi kita 4,37 persen," kata Kepala BPS Margo Yuwono saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Margo melanjutkan, penyumbang inflasi Juni berasal dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Kenaikan harga sejumlah komoditas global kata Margo sudah mulai dirasakan dampaknya terhadap laju inflasi di dalam negeri.
"Dengan melihat kondisi perkembangan global dan cuaca. Maka inflasi pada Juni 2022 mtm 0,61 persen atau terjadi peningkatan Indeks harga konsumen 110,42 Mei 2022 menjadi 111,09 Juni 2022," paparnya.
