Suara.com - Pemerintah bisa saja memanfaatkan instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi yang tinggi karena pengaruh gejolak global.
"Pemerintah perlu mendukung sektor-sektor usaha yang prioritas yang memiliki dampak luas ke masyarakat," ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede.
Menurut dia, kebijakan fiskal pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), subsidi serta tidak menaikkan harga bahan bakar dan listrik perlu diteruskan untuk terus mendorong aktivitas pelaku usaha.
Dengan demikian, kondisi fiskal Indonesia yang kuat dengan masih surplusnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk meredam berbagai dampak kenaikan inflasi.
Saat ini, tekanan terhadap inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah akan menyebabkan harga bahan baku naik sehingga berdampak terhadap naiknya beban bagi pelaku usaha.
Ia lantas mengatakan, pemerintah juga harus lebih memperhatikan pelaku usaha yang memproduksi produk-produk lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.
"Sehingga neraca dagang dan neraca transaksi berjalan akan lebih sustain," ujar Josua kepada Antara.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi melandainya harga komoditas unggulan Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara di pasar global.
"Pemerintah perlu menyiapkan langkah tertentu apabila harga komoditas unggulan CPO dan batu bara sudah melandai, sementara harga minyak mentah masih naik," pungkas Josua.
Baca Juga: Pemkot Jaksel Telusuri Aksi Sensual di Hotel Kebayoran Lama
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga semester I-2022 ini, APBN masih tercatat surplus sebesar Rp73,6 triliun. Besaran surplus ini setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
