Wagub Bali Minta Pemerintah Pusat Subsidi Harga Pesawat dari Luar Negeri

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 09:59 WIB
Wagub Bali Minta Pemerintah Pusat Subsidi Harga Pesawat dari Luar Negeri
Penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. [Foto : Istimewa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyebut, daerah butuh subsidi silang dari pemerintah pusat agar harga pesawat dari luar negeri ke Bali lebih murah.

"Sekarang harga tiket pesawat dari Australia ke Bali lebih mahal dibandingkan dari Australia ke Thailand," kata Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu.

Melalui forum diskusi bertajuk Recover (Bali) Together: Menanti Solusi Kelangsungan dan Pemulihan Usaha ia mengatakan, harga tiket pesawat ke Bali yang mahal jadi tantangan untuk pemulihan pariwisata.

"Itu (harga tiket pesawat-red) kebijakannya di pusat. Oleh karena itu, kami mohon pada pusat. Kenapa kalau penerbangan ke daerah lain bisa disubsidi silang oleh negaranya, kenapa Indonesia tidak?" ucap pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat ke Bali, Cok Ace mengatakan pemerintah provinsi setempat sudah berusaha untuk memberikan masukan ke pemerintah pusat supaya harga tiket pesawat ke Bali bisa lebih wajar.

"Tiket yang mahal ini bagi wisatawan, kami bekerja keras untuk memperbaiki destinasi dan memberikan pelayanan yang terbaik, namun kembali lagi pada permodalan pengusaha," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dampak pandemi COVID-19, pengusaha pariwisata Bali saat ini dihadapkan pada persoalan biaya operasional, SDM, hingga kewajiban untuk membayar hutang.

Ia menjelaskan, meski banyak hotel sudah beroperasi, tetapi sejatinya kamar yang siap "dijual" itu kisaran 40-60 persen dari total kamar yang dimiliki karena kerusakan sarana prasarananya akibat vakum selama dua tahun.

Tidak hanya itu, pelaku pariwisata di Bali tidak mudah juga untuk mendidik tenaga kerja profesional, karena tidak sedikit SDM pariwisata Bali yang profesional beralih bekerja di kapal pesiar.

Baca Juga: Eks Bupati Tabanan Eka Wiryastuti Dituntut 4 Tahun Dan Dicabut Hak Politiknya

"Jika soft loan (pinjaman lunak) dikasi, andaikata hutang (relaksasi restrukturisasi kredit-red) ditunda hingga 2025, apakah selesai persoalannya? Tentu belum," kata Penglingsir (tokoh) Puri Ubud itu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI